REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, tak mempermasalahkan posisi yang akan diambil oleh Prabowo Subianto dalam pemerintahan mendatang.
Menurut dia, mau bergabung dengan pemerintah ataupun menjadi oposisi sama-sama berpartisipasi untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Saya kira mau Pak Prabowo di oposisi juga bagus. Mau gabung juga bagus ya. Yang penting tujuannya untuk negara dan bangsa," ungkap mantan panglima TNI itu di Kementerian Pertahanan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (29/7).
Menurut dia, jika Prabowo memutuskan untuk tetap menjadi oposisi, tugasnya adalah mengkritisi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ke depan. Jika bergabung ke pemerintah, kata dia, Prabowo juga akan berpartisipasi untuk negara ini.
"Jadi, oposisi juga mengkritisi, ya kan. Bergabung juga berpartisipasi. Enggak masalah. Ini hanya awal dari satu proses. Ke sananya saya enggak tahu saya. Itu wewenang Pak Prabowo," kata dia.
Djoko mengatakan, persoalan akan ada di mana Prabowo dalam pemerintahan ke depan adalah masalah politik. Ia menyerahkan semuanya kepada Prabowo.
Djoko mengaku hanya mengatur pasukan saja selama pemilihan presiden (pilpres) 2019 lalu dan tugasnya itu sudah selesai. "Saya enggak ini, itu masalah politik, wewenangnya Pak Prabowo. Saya hanya ngatur pasukan saja, sudah selesai," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyebut adanya peluang untuk bergabung dengan koalisi Jokowi. Peluang itu bergantung pada sikap Jokowi sebagai presiden terpilih.
"Saya berani menyampaikan terbuka kemungkinan Partai Gerindra bergabung di dalan pemerintahan," kata Ferry dalam sebuah diskusi yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7)
Keputusan bergabung itu, kata Ferry, bergantung pada keinginan Jokowi untuk menambah partai di luar koalisi pendukungnya. Meskipun menyatakan partai pimpinan Prabowo bakal membantu jika diperlukan, Ferry mengklaim Gerindra tak akan meminta jabatan tertentu.
"Tetapi, itu juga sangat bergantung dari apakah Jokowi sebagai presiden merasa perlu mengajak partai-partai di luar koalisinya mau menyelesaikan masalah bersama-sama. Sikap Gerrindra tidak akan pernah minta jabatan," kata dia.
Sejauh ini, Ferey menegaskan, Gerindra belum menentukan sikap politiknya pascapertemuan antara Ketua Umum Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Rabu (24/7). "Gerindra belum memutuskan bergabung atau tidak, itu harus diputuskan pada forum partai masing-masing," ujarnya.
Ferry mengatakan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo seharusnya tak dikaitkan dengan keputusan berkoalisi. Keputusan koalisi, kata Ferry, berada di internal setiap partai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
