REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan kajian terkait dasar hukum pelaksanaan rekapitulasi elektronik (e-rekap) untuk Pilkada 2020. Sebab, dasar hukum e-rekap dalam UU Pilkada dinilai perlu direvisi.
"Prinsipnya aspek legal dulu, setelah aspek legal baru kita masuk pada aspek teknis. Aspek legal terkait dengan dasar hukum yg kuat. Kedua, terkait aspek teknis, rekapitulasi seperti apa yang dimungkinkan secara elektronik," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis ketika dikonfirmasi, Ahad (28/7).
Dia melanjutkan, KPU akan mengundang sejumlah kementerian dan lembaga terkait dalam diskusi publik membahas dasar hukum e-rekap dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Dalam diskusi tersebut, kata dia, KPU akan mendalami e-rekap yang memungkinkan dilakukan berdasarkan UU Pilkada.
"Maksudnya, sebenernya e-rekap itu bisa atau tidak dengan UU yang ada ini. Kalau seandainya bisa, e-rekap yang seperti apa yang dimungkinkan berdasarkan UU pilkada. Nah, kemudian kalau e-rekap dimungkinkan lantas bagaimana pengaturan UU terhadap rekapitulasi manual?" jelas Viryan.
Dengan kata lain, KPU akan menyelesaikan dulu penjajakan terhadap dasar hukum rekapitulasi secara elektronik. Sebab, lanjut dia, e-rekap menyangkut hasil pemilu sehingga diperlukan pertimbangan yanh matang dan hati-hati.
"Kalau ada cacat di tingkat regulasi bisa berdampak rumit, kompleks terhadap hasil pemilihan nantinya di 270 daerah (pelaksana pilkada 2020). Nanti pada awal Agustus kami akan mengundang Kemendagri, Komisi II dan pakar hukum untuk menelaah aturan soal e-rekap," tambah Viryan.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan diperlukan revisi UU Pilkada sebelum menerapkan rekapitulasi secara elektronik. Sebab, dia menilai UU Pilkada tidak menyebutkan dasar hukum e-rekap.
"Bahasa undang-undang hanya menyatakan penghitungan, bukan rekap sehingga UU Pilkada itu tidak ada dasar hukum e-rekap. Dengan demikian, ini harus didiskusikan secara matang," ujar Titi ketika dikonfirmasi, Kamis (25/7) lalu.
Jika UU Pilkada menyatakan demikian maka otomatis memang penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) harus dilakukan. Proses penghitungan seperti ini menurut dia tetap diperlukan karena sangat akuntabel dan partisipatoris.
"Yang kita butuhkan adalah pengadministrasiannya yang elektronik. Bukan menghitungnya," tegas Titi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
