REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PKS masih belum menunjukkan kejelasan sikap dalam bursa pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. PKS memilih membuka komunikasi dengan partai lain menuju proses pemilihan pimpinan MPR yang dipilih dengan sistem paket.

"Kalau PKS terbuka dalam komunikasi dengan yang lainnya, termasuk DPD karena DPD bisa di mana-mana," kata politikus PKS Andi Akmal Pasluddin di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/7).

Andi menilai, wajar bila semua partai yang lolos ke Senayan ingin menduduki posisi pimpinan MPR. Namun, posisi pimpinan MPR itu ditentukan oleh sistem paket yang dimusyawarahkan oleh petinggi-petinggi Parpol.

Pemilihan calon paket pimpinan, kata Andi, awalnya akan terdiri dari dua paket. Satu paket berisi lima orang yang berasal dari empat parpol dan satu DPD. Kemudian, salah satu dari paket tersebut akan dipilih untuk menjadi pimpinan MPR.

Namun, menurut Andi, komposisi pengisi paket itu masih dinamis. Menurut dia, belum tentu koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang pemilu juga akan berada dalam satu paket.

"Komposisinya kan nanti apakah partai yqng menang kemarin mau sama-sama atau tidak, bisa juga semua terwadahi," kata dia.

Dinamika jumlah pimpinan MPR sendiri, tambah Andi, masih menunggu keputusan MPR. Terlepas dari itu, ia mengatakan, PKS berharap agar pimpinan MPR tetap dipilih dengan cara musyawarah mufakat.

"Kalau kita, MPR maunya musyawarah mufakat ada majelis permusyawaratan rakyat itu kan. Semua kalau bisa musyawarah mufakat itu lebih baik," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika