REPUBLIKA.CO.ID, PADANG ARO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, menetapkan 25 calon terpilih anggota DPRD hasil pemilu 2019. Tak ada keterwakilan perempuan dari seluruh calon terpilih.
Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan Nila Puspita di Padang Aro, Senin, mengatakan bahwa tidak adanya perempuan yang menjadi anggota DPRD karena masih ada anggapan politik itu satu hal yang tabu bagi kaum hawa.
"Selain itu pendidikan politik dan tidak adanya pengaderan dari partai politik terhadap wanita juga bisa menjadi kendalanya," ujarnya.
Saat Pemilu 17 April 2019, katanya, perempuan tidak ada yang mendapat nomor urut pertama dan paling tinggi hanya nomor urut tiga. Ia berharap ke depan ada pengaderan, khusus dari parpol terhadap perempuan, sehingga mereka juga bisa bersaing.
"Perempuan bukan pelengkap dalam politik, melainkan penentu. Apabila saat pencalonan kuota perempuan kurang dari 30 persen, pencalonan gagal," katanya.
KPU Kabupaten Solok Selatan melakukan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD setempat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BPRK).
BPRK disampaikan oleh MK ke KPU RI pada 16 Juli, kemudian diterima oleh KPU Solok Selatan pada 17 Juli yang isinya menyatakan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan tidak ada yang berperkara di MK.
Rapat penetapan 25 calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dipimpin oleh Ketua KPU Nila Nila Puspita.
Penetapan hasil Pemilu 2019 dengan perolehan kursi Partai Golkar, Gerindra, dan PAN masing-masing empat kursi, PKS dan NasDem masing-masing tiga kursi.
Selanjutnya, PKB dan Demokrat masing-masing dua kursi, serta Berkarya, PPP, dan PBB masing-masing mendapatkan satu kursi.
Partai penguasa PDI perjuangan sudah dua periode tidak mendapat kursi di Solok Selatan. Begitu pula, Garuda, Perindo, PSI, dan Hanura juga tidak mendapatkan kursi di DPRD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika