REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan masih belum menunjukkan sikap aktif dalam bursa calon ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). PDIP menilai porsi pimpinan MPR RI yang dipilih dalam sistem paket akan dibicarakan terlebih dulu dengan partai-partai politik di Senayan.
"Kita lihatlah dinamikanya nanti, terbuka segala kemungkinan karena ini sistem paket, berbeda sistem paket ini dinamikanya," kata Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (22/7).
Eriko mengatakan, PDIP sebagai peraih suara tertinggi dalam Pemilu 2019 hampir pasti menduduki kursi ketua DPR RI, yang juga selaras dengan UU MD3. Menurut dia, UU MD3 juga tak melarang PDIP untuk menduduki kursi Ketua MPR.
Kendati demikian, Eriko mengatakan, PDIP tak mau bersikap 'ngotot' dalam mengejar kursi pimpinan parlemen. Posisi pimpinan MPR, kata dia, akan dibicarakan oleh seluruh partai yang berhasil sampai ke Senayan dalam Pileg 2019.
"PDIP tidak ngotot dalam hal seperti ini, artinya bukan berarti ketua DPR menjadi hak kami, ketua MPR juga menjadi hak kami, ini belum ada suatu pembicaraan," kata Eriko.
"Tentu berdasarkan MD3 PDIP ditempatkan ketua DPR, tentu hal ini tidaklah baik kalau misalnya kami harus juga jadi ketua MPR. Mari kita bicarakan karena sistem ini sistem paket," ujarnya menambahkan.
Sejauh ini, lanjut Eriko, pembicaraan soal pimpinan MPR ini nelum terjadi. Adapun dinamika yang muncul di luar terkait klaim posisi Ketua MPR oleh sejumlah partai seperti PKB, Golkar hingga Demokrat, kata Eriko adalah sesuatu yang wajar dan tidak menjadi masalah.
Menurut Eriko, soal Pimpinan MPR nantinya akan dibahas oleh ketua umum partai - partai politik. Lagipula, menurut Eriko, waktu menuju masa bakti 2019-2024 masih cukup cukup lama.
"Ini harus diputuskan partai, kalau kami Ketua Umum Ibu Megawati dan akan dibahas dalam waktu mendatang. Waktunya juga masih cukup lama. Artinya dinamika sekarang cukup wajar," ujar Eriko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
