REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menanggapi pernyataan Amien Rais yang menyatakan, persentase menteri untuk partai koalisi pendukung Joko Widodo dan Prabowo 55 persen berbanding 45 persen. Demokrat kurang sepakat dengan pernyataan tersebut.

"Kita tidak transaksional, Partai Demokrat tidak transaksional, sepenuhnya kita dukung hak prerogratif presiden," kata Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (22/7).

Pernyataan Amien yang menyebut angka persentase dinilai justru menunjukkan politik Indonesia yang transaksional. Syarief pun menyebut, seharusnya rekonsiliasi tak hanya berupa bagi-bagi kekuasaan.

Syarief mengatakan, seharusnya komposisi menteri tetap diserahkan pada Joko Widodo selaku presiden terpilih. "Kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. itu kan hak prerogratif Presiden lebih bagus menghargai hak prerogratif Jokowi. kita tunggu saja, siapa yang diajak siapa yang dipercaya, siapa yang diinginkan ya kita tunggu," kata dia.

Demokrat, kata Syarief akan mempertimbangkan bila ditawari posisi menteri oleh Joko Widodo. Demokrat memilih bersikap pasif menunggu tawaran menteri dengan tetap menjalin komunikasi politik dengan semua pihak.

"Tentunya kalau kita ditawarkan kita lihat dulu chemsitrynya bagaimana kemudian kita lihat respons di partai politik lainnya kalau itu memang bagus buat bangsa tentunya partai demokrat siap untuk itu," ujar Syarief.

Sebelumnya, Amien menyampaikan soal pembagian porsi 55-45 di pemerintahan Jokowi sebagai syarat rekosiliasi. Angka tersebut berdasarkan hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya, mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal," kata Amien Rais di gedung Dakwah, Kramat, Jakarta, Sabtu (20/7) lalu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika