REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengktitisi dana saksi pemilu Partai Golkar. Bamsoet menyebut pengelolaan dana saksi Partai Golkar pada pemilu 2019 amburadul.
"Belum pernah dalam sejarah Golkar pengadaan dana saksi pemilu amburadul seperti pemilu 2019 kemarin. Dimana dana saksi tidak turun sama sekali di beberapa daerah," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Ahad (21/7).
Bamsoet menambahkan, beberapa daerah justru bsru turun setelah pelaksanaan pemilu selesai. Sehingga tidak sedikit ketua-ketua daerah mencari pinjaman dan bahkan ada yang terpaksa jual rumah dan mobil untuk menutup uang saksi yang semula dijanjikan oleh pusat.
Begitu juga dengan dana pembinaan daerah, berbeda dengan periode sebelum saat ini, Bamsoet menyebut pada kepengurusan Partai Golkar periode ini dana pembinaan partai justru tidak rutin diberikan. Pria yang juga menjabat ketua DPR itu tidak ingin melihat ada pengurus daerah yang terlilit utang hanya untuk menggerakan mesin partai akibat tidak adanya bantuan dana dari pusat.
Bamsoet berharap persoalan kurangnya dana saksi pada Pemilu lalu tidak boleh terulang kembali. Karena minimnya dana saksi yang diberikan DPP ke daerah, mengakibatkan banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak memiliki saksi dari Partai Golkar.
"Padahal fungsi saksi partai ini sangat penting. Merekalah garda partai terdepan dalam mengawasi kecurangan Pemilu dan mengawal suara perolehan partai di daerah masing-masing. Saya tidak ikhlas melihat pengurus daerah dikambinghitamkan akibat turunnya suara Partai Golkar karena tidak bisa mengatur saksi di daerah" katanya.
Ace Hasan Syadzily (Republika/Prayogi)
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membantah pernyataan Bamsoet tersebut. "Tidak benar soal dana saksi Partai Golkar amburadul," kata Ace saat dikonfirmasi Republika.co.id, Ahad (21/7).
Ia pun menyayangkan Bambang Soesatyo menyampaikan persoalan internal dana saksi ke publik. Menurutnya, seharusnya hal tersebut dapat dibicarakan secara internal.
"Apakah sudah tidak ada isu lain untuk mengkritik kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto selain menyampaikannya ke publik padahal dirinya sendiri yang merupakan bagian dari DPP Partai Golkar dapat memperbaikinya kekurangannya itu, kalau memang itu dinilai kurang optimal?" ungkapnya.
Kendati demikian, Ace membela Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ia berpandangan kearifan Airlangga sebagai seorang pemimpin saat ini tengah diuji.
"Soal dana saksi, saya melihat sendiri dana saksi itu didistribukan langsung kepada seluruh DPD Partai Golkar Kab/Kota. Bahkan ada sistem teknologi informasi dengan nama Golkar Saksiku," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika