REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan menanggapi Partai Gerindra yang juga mengincar kursi Ketua MPR RI. Ace tak sependapat dengan anggapan masuknya Gerindra dalam bursa Ketua MPR sebagai tindaklanjut dari rekonsilisasi Prabowo dan Joko Widodo. Menurut Ace, pembicaraan rekonsiliasi bukan sekedar hanya bagi-bagi kursi semata.
"Pembicaraan rekonsiliasi kan bukan sekedar bagi-bagi kursi," ujar Ace saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat (19/7).
Ace menilai kursi Ketua MPR RI itu secara logis seharusnya diisi oleh Partai Golkar sebagai pemenang kedua perolehan kursi di DPR RI. Namun demikian, Ace menegaskan hal itu akan dibicarakan terlebih dahulu dalam internal partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Ma'ruf.
"Partai Golkar sendiri akan memprioritaskan kepada koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk lebih mensolidkan dukungan Ketua MPR RI untuk Partai Golkar," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR tersebut.
Meskipun, Ace menyadari sistem pemilihan Ketua MPR berdasarkan sistem paket yang sangat mungkin terbuka melakukan pembicaraan dengan partai lain. Namun, hingga kini belum ada pembicaraan dalam KIK terkait Gerindra yang juga mengincar Ketua MPR maupun wakil ketua MPR.
"Kalau Gerindra mau menduduki kursi itu belum sama sekali dibicarakan dalam koalisi kami. Semua harus dibicarakan dalam KIK. Yang jelas kami ingin kursi Ketua MPR menjadi prioritas Partai Golkar. Soal apakah Wakil Ketua MPR akan diberikan kepada Gerindra, itu juga harus dibicarakan di KIK," ujar Ace.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid enilai, semangat rekonsiliasi yang diawali dari pertemuan antara Prabowo-Jokowi beberapa waktu lalu untuk persatuan dan kesatuan bangsa harus ditindaklanjuti semua pihak.
Menurut Sodik, pertama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR. Termasuk oleh para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR.
"Dengan semangat tersebut maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR (dari) Gerindra, Ketua DPR (dari) PDIP, Presiden Joko Widodo," ujar Sodik dalam keterangan yang diterima wartawan, Jumat (19/7).
Apalagi menurut Sodik, pasca Pilpres berakhir, jabatan yang saat ini ramai dibahas dan diperebutkan adalah posisi Ketua MPR. Menurutnya, peluang Gerindra untuk masuk kursi pimpinan MPR tidak perlu diragukan lagi mengingat partai yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut memperoleh suara nasional terbanyak kedua dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Karenanya, ia berharap komposisi ketua MPR dan DPR diatas tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan.
Apalagi posisi ketua MPR ditetapkan melalui pemilihan oleh anggota MPR baik dari anggota DPR maupun anggota DPD dengan pengajuan sistem paket.
"Karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra khususnya dalam Pileg dan Pilpres 2019-2024," ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra di MPR tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
