REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung ingin mengoptimalkan layanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu, Pemkot Bandung akan menghaditkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di setiap kelurahan.
Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan selama ini layanan bagi masyarakat tidak mampu masih terfokus di Dinas Sosial. Dengan adanya layanan Puskesos di setiap kelurahan maka akan membantu mempermudah masyarakat kurang mampu memperoleh haknya. Puskesos di setiap kelurahan akan dibentuk melalui sistem terpadu.
“Ini kita mau membuat sistem layanan rujukan terpadu. Jadi masalah masyarakat miskin itu bisa ditangani di level kelurahan,” kata Yana di Balai Kota Bandung, Kamis (18/7).
Yana menuturkan masyarakat kurang mampu bisa langsung mendapatkan layanan di kantor kelurahan. Sehingga tidak perlu mendatangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung. Mulai dari layanan kesehatan, pendirikan, hingga sosial.
Menurutnya melalui sistem layanan terpadu ini akan terintegrasi dengan Basis Data Terpadu (BDT) yang isinya juga data orang miskin di Kota Bandung. Dengan begitu maka akan lebih mudah untuk memberikan pelayanan di tingkat kelurahan. Apalagi jika di kelurahan maka dianggap bisa lebih fokus pada permasalahan wilayahnya.
“Harapan kita begitu datang keluar nama sudah tercantum bahwa nama ini punya hak dapat PKH, dapat beras dapat rutilahu. Ini sudah terinformasikan. Mau rujukan nggak punya BPJS bisa langsung dia meminta rujukan ke dinkes,” tuturnya.
Ia menyebutkan untuk menghadirkan Puskesos di tingkat kelurahan tidak memerlukan persiapan atau anggaran yang banyak. Karena hanya membutuhkan satu petugas dan satu komputer untuk pengoperasiannya.
Untuk memulai program ini, tambahnya, akan dilakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada petugas yang akan disiapkan di kantor kelurahan. Ke depannya di 151 kelurahan ini bisa hadir puskesos dengan basis sistem layanan terpadu.
Ia berharap dengan hadirnya puskesos di tingkat kelurahan maka pengentasan masalah kesejahteraan sosial di wilayah bisa lebih optimal. Jadi ketika ada masalah bisa langsung tertangani.
“Kalau ternyata ada yang tidak ada di BDT kita tampung kita siapin relawan yang akan memvalidasi dan memverifikasi, sehingga bisa juga mengupdate data di BDT,” ujarnya.
Kepala Dinsos Kota Bandung Tono Rusdiantono menambahkan layanan terpadu di tingkat kelurahan ini dibuat untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan yang optimal. Dengan hadir di kelurahan maka masyarakat kurang mampu bisa lebih mudah mengaksesnya.
Ia menuturkan di tingkat kelurahan layanan terpadu yang bisa diakses di antaranya seperti rujukan rumah sakit, pendidikan, juga bantuan sosial lainnya. Sementara untuk layanan bantuan yang sifatnya besar tetap harus di kantor Dinsos Kota Bandung.
"Masalah besar larinya tetap ke dinsos. Misalnya harus dioperasi butuh uang di atas Rp 50 juta. Layanannya tetap di dinsos nanti kita rujuk ke rumah sakit mana. Kalau yang ringan-ringan cukup di kelurahan,” kata Tono.
Ia menyebutkan saat ini dalam BDT tercatat ada 80 ribu jiwa penduduk Kota Bandung yang masuk kategori sangat miskin. Mereka menjadi fokus utama layanan dan bantuan dari pemerintah. Diharapkan dengan layanan di tingkat kelurahan bisa membantu memetakan masalah kemiskinan di wilayah dengan maksimal. Sehingga upaya pengentasannya juga bisa tepat sasaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika