REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengapresiasi respons cepat Presiden Joko Widodo terhadap kasus Baiq Nuril. Ia berpandangan, seharusnya respon serupa juga diberikan untuk kasus Novel Baswedan.

"Kenapa terhadap orang yang bekerja untuk negara, responnya tidak secepat itu," kata Donal Fariz kepada awak media di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV D nomor 6, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (17/7).

Donal Fariz menambahkan, pengusutan kasus Novel Baswedan seharusnya mendapatkan prioritas. Pasalnya, pengusutan kasus tersebut menunjukkan komitmen penyelenggara negara terhadap pemberantasan korupsi.

Selain itu, Novel harusnya tidak dilihat sebagai pekerja KPK saja. Melainkan, ia juga merupakan "pekerja" negara.

"Ketika Novel atau penyidik KPK lain menjalankan fungsi mengembalikan keuangan negara. Maka yang diuntungkan dengan pengembalian keuangan itu adalah negara. Harusnya novel itu dipandang sedang menjalankan tugas negara," ujarnya.

Pada saat yang sama, Donal menerangkan, ICW akan terus mengawal kasus tersebut. Ia menghitung, kasus Novel telah berjalan lebih dari 800 hari dan belum menemukan titik terang.

"Kasus mutilasi di hutan di mana tidak ada CCTV, penyidik kepolisian bisa mengembangkan itu. Kenapa kasus yang ada CCTV-nya kemudian tidak bisa?" kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW tersebut.

Donal menegaskan, kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan bukanlah kasus biasa. Kasus tersebut telah berjalin berkelindan dengan kepentingan presiden. "Bahkan untuk mengunjungi Novel Baswedan. Presiden seperti harus berpikir dua kali," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika