REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Kabupaten Indramayu hingga kini masih kekurangan ribuan guru pegawai negeri sipil (PNS) di tingkat sekolah dasar (SD). Hal ini diungkapkan Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indramayu, Malik Ibrahim.
Dia menyebutkan, di Kabupaten Indramayu terdapat 886 unit SD, baik negeri maupun swasta. Setiap SD tersebut, rata-rata memiliki tujuh rombongan kelas.
Menurut Malik, jika satu rombongan kelas memerlukan satu orang guru PNS, hal itu berarti kebutuhan jumlah guru PNS mencapai 6.202 orang. Namun, pada kenyataannya guru SD yang berstatus PNS di Kabupaten Indramayu hanya sekitar tiga ribu orang.
"Jadi kita sangat kekurangan guru PNS," kata Malik saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (17/7).
Malik mengungkapkan, kekurangan guru itu otomatis berdampak pada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Karenanya, pihak sekolah terpaksa dibantu guru honorer.
Dia menyebutkan, jumlah guru honorer saat ini mencapai sekitar tiga ribu orang. Menurutnya, para guru honorer itu digaji masing-masing oleh pihak sekolah dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Kondisi kekurangan guru di kabupaten ini terjadi karena banyaknya guru berstatus PNS yang pensiun setiap tahun. Di sisi lain, rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tidak sebanding sehingga guru-guru PNS yang telah pensiun tidak dapat segera terganti. "Guru hasil rekruitmen CPNS tahun ini hanya 100 orang," terang Malik.
Pihaknya sudah mengajukan kekurangan guru itu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Namun, hingga saat ini kekurangan itu belum terpenuhi.
Sementara itu, anggota DPRD Indramayu, Ruswa, saat dimintai tanggapannya, mengaku, prihatin dengan kondisi kekurangan guru SD di Kabupaten Indramayu. Apalagi, kondisi tersebut sudah berlangsung lama.
Ruswa menilai, untuk mengatasi kondisi tersebut, sebaiknya pemerintah mengangkat guru-guru honorer menjadi PNS atau P3K secara bertahap. Hal itu setidaknya bisa mengurai problematika rasio guru terhadap jumlah murid.
"Sekaligus mengatasi problem keluhan guru-guru honorer yang selama ini memperoleh upah rendah dan memprihatinkan,'' tandas Ruswa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
