Senin 15 Jul 2019 05:34 WIB

Pengamat Sebut Ada Poin Tertinggal dalam Pidato Jokowi

Poin tersebut mengenai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Rep: Flori Sidebang/ Red: Ratna Puspita
Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato dalam acara Visi Indonesia di Sentul International Convetion Center, Bogor, Jabar, Ahad (14/7).
Foto: Republika/Prayogi
Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato dalam acara Visi Indonesia di Sentul International Convetion Center, Bogor, Jabar, Ahad (14/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan, masih ada poin yang tertinggal dalam pidato pertama Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden RI terpilih. Poin tersebut mengenai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Itu (penegakan hukum dan pemberantasan korupsi) yang kering, yang tertinggal sepertinya, kalau saya enggak salah atau boleh dikoreksi, hanya sedikit menyindir soal pungli. Sangat disayangkan dalam pidato soal visi, Pak Jokowi tidak membahas narasi besar lima tahun ke depan, apa dan bagaimana cara beliau memberantas korupsi," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (14/7) malam

Baca Juga

Pangi menyebut, narasi besar Jokowi mengenai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harusnya lebih dalam. Sebab, kata dia, permasalahan terkait konflik sosial, kesenjangan, dan ketidakadilan menjadi akar permasalahan bangsa karean lemahnya penegakan hukum. 

Pangi menilai, jika penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan baik maka secara otomatis masalah yang lain juga akan terselesaikan dengan baik. "Kuncinya ada pada penegakan hukum. Sangat disayangkan dalam pidatonya, apakah ada atau tidak menyingung soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," ucap Pangi. 

photo
Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago. (Republika)

Di sisi lain, Pangi juga berpendapat pidato Jokowi tersebut menjawab mengenai optimisme bahwa Indonesia akan menjadi negara maju. Hal itu, kata Pangi, dapat terlaksana selama kebersamaan dan sinergitas semua elemen bisa terbangun dengan baik.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini juga menambahkan, dalam pidato tersebut, Jokowi ingin memastikan dan menekankan soal investasi yang terkesan dipersulit oleh birokrasi yang tidak lincah, rumit, dan bertele-tele. Menurut Pangi, investasi adalah kemajuan bangsa, karena membuka lapangan pekerjaan.

“Jokowi juga menegaskan tidak bakal kasih kendor terhadap perilaku pungli yang menghambat investasi,” ujar dia.

Ketiga, sambung Pangi, pidato Jokowi yang menekankan betapa pentingnya Pancasila dan menjadi harga mati juga menjadi peringatan dini bagi pengganggu Pancasila. Sebab, menurut dia, Pancasila dapat menjaga kerukunan dan tolernasi antar umat beragama.

“Jangan ada yang coba-coba mengganggu atau mengotak-atik Pancasila sebagai pelekat persatuan bangsa selama ini. Konteks pidato Jokowi juga memberikan makna dan penekanan soal tidak ada toleransi dan tempat bagi pengganggu Pancasila dan keberagaman umat beragama di Indonesia,” paparnya.

Pada pidato itu, Jokowi juga menekankan mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada periode kedua kepempiminannya. Pangi menyebut, hal ini dapat memberi ruang dan tempat bagi putra-putri terbaik bangsa yang kreatif dan multitalenta. Sehingga bisa tampil dalam diaspora dunia dan membawa nama baik bangsa.

“Negara wajib memfasilitasi dan mencari bibit anak bangsa yang berbakat atau multitalenta kreatif serta inovatif, demi kemajuan bangsa,” ucapnya.

Pasangan Joko Widodo dan Ma’aruf Amin menyampaikan pidato pertamanya sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI terpilih dalam acara Visi Indonesia di Sentul Indonesia Convention Center (SICC), Bogor, Ahad (14/7) malam. Pada pidato itu, Jokowi menyebutkan beberapa poin penting yang akan ia lakukan dalam periode kedua kepemimpinannya seperti reformasi birokrasi, pembangunan sumber daya manusia, dan pentingnya Pancasila bagi persatuan bangsa. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement