Kamis 11 Jul 2019 22:10 WIB

Usai Pemilu, JK Sebut Parpol Lebih Sibuk Bicara Kekuasaan

JK menilai situasi politik saat ini berangsung membaik pascaputusan MK.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu Hermawan
Wakil Presiden Jusuf Kalla
Foto: Republika/Prayogi
Wakil Presiden Jusuf Kalla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut situasi politik saat ini berangsur membaik usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 selesai. Menurut JK, saat ini sudah tidak muncul lagi perdebatan ideologi yang muncul di dalam Pemilu 2019, dan sekarang semua pihak sibuk berbicara mengenai kekuasaan.

"Sekarang ini setelah habis pemilu dan juga MK, cenderung situasi lebih baik, akhirnya semua lagi berbicara politik yang real, yaitu kekuasaan, karena ujung daripada perpolitikan adalah siapa yang mempunyai kekuasaan," ujar JK saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Atasan (PPSA) XXII di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (11/7).

Baca Juga

Karenanya, tak heran jika partai politik saat ini kini lebih disibukkan berbicara mengenai kursi dan jatah menteri. JK menilai wajar karena semua partai berjuang untuk menang. "Jadi sekarang ini semua berbicara tentang mandat kekuasan, semua partai satu, saya dapat kursi berapa, saya dapat menteri berapa, tidak lagi bicara ideologi kita apa, jadi kembali kesitu sekarang ini," kata JK.

Begitu pun juga partai politik yang berada di luar Pemerintahan, angkat bicara mengenai posisi untuk lima tahun yang mendatang. "Pihak yang satu berbicara tentang saya mau posisi yang melawan anda, BPN, jadi ingin mengoreksi," kata JK.

Karena itu, JK menyebut kondisi tersebut wajar karena bagian dari keseimbangan perpolitikan Indonesia. "Ini (agar) terjadi balancing, idenya terjadinya balancing. itulah sistem perpolitikan kita, kita ingin negara yang menengah secara politik," ujar JK.

Menurut JK, proses tersebut juga tidak hanya di Indoenesia,tetapi juga terjadi di negara lain. "Kalau di Amerika hanya dua parpol tapi kita yang di DPR kira-kira delapan atau sembilan, tapi ada negara yang banyak parpolnya, contohnya Sri Lanka, parpolnya ada 20, menterinya ada 100, karena semua bagi-bagi kursi sampai 100, kita menteri terbatas hanya boleh 34, tidak boleh lebih di UU," katanya.

Politikus Senior Partai Golkar itu pun menyinggung bahwa saat ini sudah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara satu partai dengan partai lainnya. Menurutnya, meski banyak perbedaan politik, hal itu tidak akan mempengaruhi kondusifitas di Tanah Air.

"Suatu politik yang balancing tetapi damai, kebiasaan kita seperti itu selama 5 tahun terakhir, tidak ada konflik macam-macam," kata JK.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement