Kamis 11 Jul 2019 10:50 WIB

Mahfud MD: Rekonsiliasi Politik Sebuah Keharusan

Rekonsiliasi bukan berarti harus bergabung ke dalam satu kubu.

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Ratna Puspita
Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, usai menghadiri Simposium  Nasional Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  (UII), Sabtu (29/6).
Foto: Republika/Wahyu Suryana
Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, usai menghadiri Simposium Nasional Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Sabtu (29/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menekankan pentingnya rekonsiliasi politik usai Pemilu 2019. Dia mengatakan, pemulihan hubungan kedua kubu pascapesta demokrasi menjadi sebuah keharusan semua pihak.

"Meskipun tadi mengatakan 'nggak perlu sih rekonsiliasi wong ini bukan perang', tapi rekonsiliasi politik itu penting," kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (11/7).

Baca Juga

Namun, mantan ketua mahkamah konstitusi (MK) ini menegaskan, rekonsiliasi bukan berarti harus bergabung ke dalam satu kubu. Menurutnya, rekonsiliasi dilakukan guna menghentikan pertikaian politik dan kembali ke posisi masing-masing.

Artinya, dia mengatakan, kubu yang ingin menjadi oposisi kembali menjadi lawan pemerintah. Sebaliknya, lanjut dia, pihak yang ingin berkoalisi juga harus bekerja sama dengan baik-baik.

"Jangan punya agenda tersembunyi dari sebuah koalisi maupun oposisi. Kembali ke undang-undang dasar," kata Mahfud lagi.

Mahfud mengaku opitimistis jika kondisi politik nasional akan segera pulih dan kembali seperti semula. Dia mengatakan, saat ini elit politik tengah berupaya mewujudkan rekonsiliasi tersebut.

"Yang penting kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan proses-proses ke arah sana saya rasa sedang berjalan dan akan selesai," kata dia lagi.

Sebelumnya, rekonsiliasi kubu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga belakangan kerap di dorong berbagai tokoh politik. Namun pertemuan kedua elite politik itu hingga kini belum terlaksana dengan berbagai alasan, termasuk ketidakcocokan waktu antara kedua kandidat kepala negara bersaing.

Kubu Prabowo-Sandiaga sempat menyinggung jika rekonsiliasi hanya diperlukan kalau terjadi konflik. Mantan direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan menilai rekonsiliasi hanya akan memberikan stigma negatif.

Menurutnya, pertemuan Prabowo-Jokowi di bawah tema rekonsiliasi maka akan terjadi pembenaran bahwa terjadi konflik. Padahal, dia mengatakan, perbedaan dalam pemilu itu merupakan hal yang wajar.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Eriko Sotarduga menyebut jika rekonsiliasi tinggal menunggu waktu saja. Namun, dia mengaku tidak tahu pasti waktu rekonsiliasi tersebut. Hal itu, dia melanjutkan, hanya diketahui Jokowi dan Prabowo.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement