REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Satya Yudha menegaskan bahwa Partai Golkar akan segera menyelenggarakan rapat pleno untuk menentukan jadwal musyawarah nasional (munas). Satya enggan menjelaskan jadwal pasti digelarnya pleno tersebut.
"Kan suasananya juga baru saja selesai pileg dan kita sekarang sedang berjalan. Tentunya nanti kesekjenan Golkar akan merumuskan pada waktu yang tepat," ujar Satya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).
Ia membantah jika ada anggapan yang mengatakan bahwa ada upaya aklamasi dalam pemilihan calon ketua umum Partai Golkar saat ini. Menurutnya, Partai Golkar terbuka terhadap siapa pun yang ingin maju sebagai ketua umum Partai Golkar.
"Cuma kan ada peraturan ada persyaratannya. Nah sekarang kita lemparkan kembali ke pemegang suara, kalau pemegang suaranya ternyata mempunyai kesamaan pendapat, apa itu kita larang, kan tidak juga," ujarnya.
Sebaliknya, Ia menambahkan, jika pemegang suara merasa bahwa dia perlu mendukung calon lain, maka hal itu sah-saja. Kendati demikian aklamasi dimungkinkan terjadi.
"Semuanya mungkin, jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Jadi, aklamasi mungkin, tidak aklamasi pun juga mungkin. Karena ini adalah proses politik," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai ada indikasi aklamasi dalam persaingan perebutan kursi calon ketua umum (caketum) Partai Golkar kali ini. Indikasi tersebut terlihat dari adanya upaya penggalangan dukungan sebanyak-banyaknya yang kemungkinan akan dibawa langsung ke pleno.
"Kita memang melihat ada gelagat upaya-upaya untuk digiring kembali ke aklamasi dengan mengumpulkan tandatangan," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).
Bamsoet pun tak sepakat jika calon pimpinan Partai Golkar lahir dari rapat pleno untuk kemudian ditetapkan secara aklamasi. Ia menegaskan, bahwa ketua umum Partai Golkar harus lahir dari munas yang demokratis.
"Ini kan pernah terjadi kemarin ya, jadi ini nggak boleh lagi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika