Kamis 04 Jul 2019 02:00 WIB

Kejati DKI Serahkan Dokumen Suap Jaksa ke KPK

Penyerahan dokumen bagian dari koordinasi KPK dan Kejaksaan.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Muhammad Hafil
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Foto: Republika/Iman Firmansyah
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyerahkan sejumlah dokumen kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dokumen yang diserahkan berkaitan dengan perkara penipuan investasi Rp 11 miliar yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

"Hari ini Kejaksaan menyerahkan sejumlah dokumen-dokumen terkait perkara di PN Jakarta Barat, khususnya proses dakwaan hingga tuntutan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (3/7).

Baca Juga

Proses penyerahan tersebut, kata Febri, merupakan bagian dari koordinasi antara KPK dengan Kejaksaan. Lembaga antirasuah memastikan koordinasi dengan kejaksaan akan terus dilakukan hingga kasus ini tuntas.

KPK baru saja menetapkan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati DKI Jakarta Agus Winoto sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Sabtu (29/6). Selain Agus Winoto, lembaga antirasuah juga menjerat pengacara Alvin Suherman, dan Sendy Perico, pihak swasta atau pihak yang berperkara.

Dalam kasus ini, Agus ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang pihak swasta bernama Sendy Perico (SPE) dan pengacara bernama Alvin Suherman (AVS). Sendy Perico merupakan pihak yang berperkara di PN Jakarta Barat. Agus diduga menerima suap Rp 200 juta dari Sendy dan Alvin.

Atas perbuatannya, sebagai pihak yang diduga sebagai penerima suap, Agus Winoto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11‎ Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi suap, Alvin dan Sendy disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement