Jokowi Memilih Menteri, Utamakan Profesional atau Politikus?

Jokowi sebelumnya telah mewanti-wanti bahwa ia akan mengambil keputusan dan kebijakan terobosan dalam kepemimpinannya pada periode kedua nanti. "Saya dalam lima tahun ke depan insya Allah sudah tidak memiliki beban apa-apa. Jadi, keputusan-keputusan yang gila, keputusan yang miring-miring, yang itu penting untuk negara ini, akan kita kerjakan. Lagi karena saya sudah tidak memiliki beban apa-apa," kata Jokowi di Hotel Sahid, Jakarta, pertengahan bulan lalu.

Jokowi kemudian menegaskan posisi menteri harus diisi oleh pemimpin yang memiliki karakter kuat dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan “gila” tersebut. Terkait rencana kebijakan Jokowi itu, Adi Prayitno, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menilai sejauh ini menteri-menteri profesional lebih mampu secara total bekerja.

“Beda dengan menteri-menteri dari partai, harus sibuk dengan urusan partai, cuti atau apa segala macam. Artinya, kalau menteri dari bukan parpol, dia lebih total dan lebih fokus mendukung Jokowi dalam pemerintahan sebenarnya,” ujar dia kepada Republika, kemarin.

Hanya saja, faktanya lebih banyak pihak parpol yang “pasang badan” mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019. Dengan demikian, wajar jika mereka kemudian akan diberi tempat khusus dalam kabinet. Bagaimanapun, Adi Prayitno mengusulkan agar parpol sedikit mengalah.

“Bahwa komposisinya harus 50:50. Lima puluhnya profesional dan 50 persen lagi dari partai politik. Ini untuk memberikan sedikit perimbangan. Dan, kalangan profesional juga bisa all out gitu membantu Jokowi merealisasikan semua program kerjanya,” kata dia.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, mengatakan, soal kabinet saat ini tengah diupayakan langkah rekonsiliasi nasional antartokoh bangsa yang bersaing dalam pemilu serentak 2019. Namun, ia menyatakan rekonsiliasi bukan dimaksudkan untuk membagi-bagi kursi menteri.

Hasto mengatakan, rekonsiliasi penting untuk membangun dialog antarpartai, khususnya yang berseberangan dalam Pemilu 2019. "Tapi, rekonsiliasi tidak dimaknai pembagian kursi di kabinet. Kami meyakini desain kabinet ke depan juga akan berbicara kualifikasi sosok menteri yang diperlukan. Sehingga, ada peningkatan kualitas dalam menjalankan proses transformasi pembangunan itu akan diperhatikan," kata dia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Abdul Kadir Kadir Karding menilai, presiden terpilih Joko Widodo telah memiliki gambaran terkait menteri yang akan mengisi kabinetnya nanti. Menurut dia, pengalaman Jokowi selama lima tahun sebagai presiden tak menyulitkannya dalam memilih menterinya nanti.

"Beliau tentu sudah memiliki gambaran penglihatan terhadap siapa-siapa yang layak untuk dipilih (menjadi menteri)," ujarnya, Senin (1/7).

Abdul Kadir tak menampik Jokowi nantinya akan meminta masukan kepada partai politik, tokoh-tokoh, ataupun relawan terkait calon menterinya nanti. Namun, ia menegaskan, pemilihan menteri tetaplah hak prerogatif mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Tinggal penyelesaian dengan diskusi bersama para parpol pendukung, meminta masukan dan saran dari banyak pihak," kata Abdul Kadir.