REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Kehadiran K.H. Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden terpilih yang mendampingi presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk periode 2019-2024 dinilai bisa memberikan warna baru bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Warna baru yang dimaksud adalah kemungkinan peluang operasionalisasi konsep kebijakan luar negeri yang ingin dilakukan.

"Sedikit banyak akan ada warnanya, walaupun tidak akan mengubah arah kebijakan luar negeri Indonesia secara signifikan," kata Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia Shofwan Al Banna Choirruzad di Depok, Senin (1/7).

Shofwan mencontohkan, konsep membuka pasar baru nontradisional seperti di kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tengah yang selama periode sebelumnya belum berjalan optimal karena akses yang terbatas bisa disiasati pada periode mendatang. "Kalau Pak Ma''ruf Amin bisa optimal dengan jaringan Islam-nya, barangkali pintu-pintu yang selama ini susah dijangkau lewat jalur pemerintah, bisa diakses lewat jalur kultural," ujar Shofwan.

Dia menambahkan, bahwa jalur kultural yang bisa dijangkau oleh Ma'ruf adalah cara memanfaatkan jejaring di luar negara. Yaitu jejaring peradaban, ulama, dan perdagangan yang telah muncul jauh lebih awal sebelum ada jejaring negara.

"Dengan adanya Pak Ma'ruf Amin, hubungan dengan negara-negara muslim bisa lebih mudah karena hal teknis, misalnya dengan penggunaan bahasa Arab," ujar Shofwan.

Meskipun kelihatannya tidak penting, pendekatan secara kultural semacam itu sebetulnya penting untuk kelancaran hubungan antarnegara. Hal itu, menurut Shofwan, terbukti pada interaksi Indonesia dan Arab yang dulu dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan candaan-candaan berbahasa Arab.

"Soal apakah Pak Ma'ruf Amin akan memainkan peran itu kita belum tahu, tapi tentu beliau bisa membuka peluang tersebut," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika