REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepolisian Daerah Jawa Timur meningkatkan pengamanan untuk menjaga kondusivitas di wilayah setempat menjelang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi di Jakarta.
"14 Juni sudah mulai meningkatkan pengamanan terkait dengan sidang MK," ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan seusai memimpin apel konsolidasi Operasi Ketupat 2019 di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (13/6).
Pihaknya dibantu oleh TNI dengan pemangku kebijakan lainnya beserta tokoh agama, gubernur yang diakuinya memiliki perhatian serius terhadap masalah keamanan Jatim. Jenderal polisi bintang dua tersebut juga menegaskan pihaknya tak akan melakukan sweeping seperti menjelang aksi 22 Mei lalu.
Pihaknya dibantu tokoh agama hanya mengimbau masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya proses sengketa Pemilihan Presiden 2019 kepada lembaga berwenang, yakni Mahkamah Konstitusi. Diharapkan masyarakat Jatim tidak terpancing ajakan-ajakan menyelenggarakan aksi, apalagi yang tidak sesuai konstitusi.
"Kami sudah mengimbau bersama tokoh-tokoh di sini. Ada kegiatan yang informasinya 14 Juni turun ke Grahadi, Insya Allah dengan bantuan tokoh agama, tidak jadi di Grahadi," katanya.
Luki juga mengingatkan sudah ada imbauan dari petinggi-petinggi partai politik agar masyarakat di daerah tidak berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi di MK. Menurut dia, untuk mengawal jalannya sidang sengketa Pilpres tersebut, kata dia, tidak harus berangkat ke Jakarta.
"Ada imbauan juga di media untuk tidak berangkat ke Jakarta dari masing-masing Parpol sudah mengimbau. Bisa mengikuti di TV dan lainnya. Mungkin ikut berdoa supaya Indonesia lebih bagus," katanya.
Sementara itu, Polda Jatim mengirimkan 1.200 personel untuk Bantuan Kendali Operasi (BKO) ke Jakarta. Ribuan personel yang disiagakan ke Jakarta terdiri dari 700 Satuan Brimob, dan sisanya dari Sabhara dan saat ini telah berada di Ibu Kota sejak 17 Mei 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika