REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Nasdem Johhny G Plate menilai soal berhak tidaknya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat mendapatkan jatah menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf nantinya merupakan hak prerogatif presiden. Namun, Johnny menganggap setiap partai yang akan bergabung ke kabinet Jokowi-Ma'ruf harus memiliki sikap politik yang jelas dan sejalan dengan visi-misi pemerintahan Jokowi.

"Kalau bergabung di kabinet, ya sikap politiknya juga harus jelas DNA-nya, jangan di kabinet iya, keluar dari situ menentang kebijakan misalnya," kata Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/6).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu menganggap jika nantinya sikap partai menentang kebijakan kabinet, maka hal tersebut tidak akan sinkron. Menurut dia, adanya pertentangan tersebut hanya akan membuat kabinet tidak akan bisa berjalan efektif. 

"Jangan sampai juga menjadi tidak jelas DNA politiknya, di kabinet iya, di luar tidak jelas, di non kabinet, sikap politik di parlemen tidak jelas," ujarnya.

Sinyal kedekatan PAN ke kubu pejawat terlihat dari adanya komunikasi politik yang dijalin antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo pascapilpres. Tidak hanya dengan Jokowi, Zul bahkan juga sempat mengucapkan selamat atas kemenangan pason 01 ke Ma'ruf Amin secara langsung. 

Sementara itu Partai Demokrat juga menegaskan bahwa sikap partainya Koalisi Indonesia Adil Makmur hanya sampai 17 April 2019 lalu. Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga beberapa kali melangsungkan pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika