REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara (Jubir) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, merespons pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik yang mengimbau agar calon presiden (capres) Prabowo Subianto membubarkan koalisi partai yang mendukungnya. Andre pun mempersilakan Demokrat untuk keluar dari koalisi Indonesia Adil Makmur.
"Itu haknya Demokrat, kami tidak ingin mencampuri, tidak ingin ikut campur, monggo silakan, itu haknya Demokrat, kalau Demokrat ingin gabung dengan Pak Jokowi silakan, Demokrat mau keluar silakan," kata Andre saat dihubungi Republika, Ahad (9/6).
Kendati demikian, ia juga mempersilakan partai berlambang mercy itu jika dirasa masih tetap bergabung di koalisi Indonesia Adil Makmur. Ia berpesan jika ingin keluar Demokrat harus pamit secara baik-baik.
"Kalau mau keluar pamit aja baik-baik cepetan, kalau mau masih tetap di dalam tolong jangan bikin pernyataan yang merongrong, bikin repot orang semua gitu lho," ujarnya.
Ia pun meminta agar kader Demokrat tidak membuat pernyataan yang gaduh serta tidak tertib. Ia juga meminta agar Partai Demokrat tidak terus menerus menyalahkan Prabowo dan Sandiaga di media sosial.
"Kalau mau keluar, keluar aja nggak ada masalah, tapi kalau mau bertahan tolong hormati etika berkoalisi, jangan bikin gaduh di dalam," tegasnya.
Sebelumnya Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik dalam cicitan di akun Twitter resminya @RachlanNashidik mengatakan bahwa Pemilu 2019 telah usai. Karena itu, dirinya mengusulkan agar calon presiden (capres) Prabowo Subianto membubarkan koalisi partai pendukungnya.
"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," kata Rachland dalam cicitannya yang telah dikonfirmasi Republika.co.id, Ahad (9/6).
Sementara itu anjuran yang sama juga ia sampaikan ke koalisi partai pendukung capres Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya mempertahankan koalisi sama saja dengan mempertahankan perkubuan di akar rumput.
"Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," tulisnya.
Ia menganggap siapa pun nanti yang menjadi Presiden terpilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka presiden terpilih dipersilahkan memilih sendiri para pembantunya di kabinet. Ia menilai dalam sistem presidensial, kenangan partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik Presiden terpilih, maka tidak ada lagi sebab koalisi sudah bubar.
"Sekali lagi, Pak @jokowi dan Pak @prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput. Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai," cicitnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
