REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lebaran tinggal menghitung hari, masyarakat pun berbondong-bondong pulang ke kampung halaman dari kota perantauan. Tak ayal, saat arus balik, ada pula warga yang ikut beradu nasib ke kota.
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, ibu kota terbuka bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak membatasi warga dari luar kota menjadi pendatang baru di Jakarta.
"Mengapa? Ibu Kota adalah milik seluruh warga Indonesia. Jakarta adalah milik seluruh Indonesia," ujar Anies saat acara melepas keberangkatan Jakarta Mudik Gratis 2019 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/5).
Ia memaparkan, dengan adanya 17.437 peserta mudik ini menandakan bahwa sebagian warga Jakarta berasal dari luar kota. Menurutnya, tak ada larangan bahkan semua orang memiliki kesetaraan untuk mencari kerja di Ibu Kota.
Untuk itu, Anies menganjurkan bagi mereka yang akan ke Jakarta untuk mempunyai bekal yang mencukupi. Di antaranya, siapa saja wajib membawa kelengkapan dokumen kependudukan.
Kemudian, diusahakan memiliki kartu atau mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan. Alasannya untuk menjaga-jaga jika ada masalah kesehatan bisa langsung diatasi.
"Yang ketiga, bawa keterampilan, bawa pengalaman, bawa kemampuan sehingga di Jakarta ikut menggerakkan perekonomian di Ibu Kota," lanjut Anies.
Dengan keterampilan, pengalaman, dan kemampuan itu, kata Anies, maka yang datang ke Jakarta ikut berkontribusi menggerakkan perekonomian. Sehingga bukan menimbulkan permasalahan baru di Ibu Kota.
Selain itu, Anies menegaskan, tak ada lagi operasi yustisi (justicia) atau kependudukan pada tahun ini. Sebab, dia ingin Jakarta menjadi kota yang setara bagi semua kalangan "Karena itu, perlu saya sampaikan di sini, sejak tahun lalu kita tidak lagi menyelenggarakan operasi-operasi pemeriksaan, atau biasa disebut operasi justicia untuk memeriksa yang dari kampung datang ke Jakarta," kata Anies.
Ia menjelaskan, dalam praktiknya, proses pemeriksaan yustisi hanya mengenai kalangan bawah. Padahal, menurut dia, masyarakat yang datang ke Jakarta berasal dari berbagai kelas ekonomi, dari bawah, menengah, hingga kelas atas.
Namun, Anies melanjutkan, dipastikan hampir semua kalangan atas tak tertangkap operasi yustisi ini. "Hampir pasti yang di atas tidak tertangkap dalam operasi-operasi justicia. Yang (operasi) itu diselenggarakan oleh siapa? Oleh kita sendiri," katanya.
Untuk itu, pada 2019 ini yang ada hanya pelayanan jasa kependudukan untuk mereka yang bekerja di Jakarta. Anies mengatakan, semua masyarakat memiliki hak dilayani dan kesempatan yang untuk mencari kerja di Jakarta.
Senada dengan Anies, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, Ibu Kota terbuka bagi siapa saja yang ingin mencari nafkah. Berdasarkan fungsinya, Disnakertrans memberikan kesempatan kepada seluruh warga mendapatkan pelatihan.
Maksudnya, hal utama memang masyarakat yang akan datang ke Jakarta harus memiliki keterampilan maupun kompetensi. Akan tetapi, jika pun tidak ada keterampilan itu, maka Dinsakertrans DKI siap memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya.
"Tetapi yang tidak ada (kompetensi) pun ya kita enggak bisa menolak, tetapi kita harus bersedia atau siap untuk melakukan meningkatkan kompetensinya dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang ada," jelas Andri kepada Republika.co.id di Monas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika