REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Koordinator Poltik dan Keamanan Fadli Zon menilai, wacana pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kerusuhan 22 Mei 2019 adalah usulan yang positif. Ia menyebut, wacana itu bakal menunjukkan komitmen negara pada HAM.
"Saya kira TGPF bagus, dulu juga ada TGPF ya tim gabungan pencari fakta soal ini, begitu terjadi peristiwa Mei, itu dibentuk TGPF oleh pemerintah sebagai komitmen pada HAM," kata Fadli Zon di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (28/5).
Fadli pun menyebut pihak-pihak yang kurang sepakat dengan pembentukan TGPF ini justru menunjukkan komitmen pada HAM yanh rendah. Padahal, kata Fadli, bila masyarakat melihat penganiayaan sebagai hal yang rendah, hal ini mengkhawatirkan peradaban.
Fadli juga menilai, Panitia Khusus (Pansus) di DPR RI juga layak dibentuk untuk mengusut kerusuhan tersebut. Pansus dapat dibentuk antarkomisi di DPR RI untuk mengupayakan pengusutan secara lengkap dari berbagai akses.
Fadli juga mengatakan, secara khusus, Komisi III (Hukum, HAM dan Keamanan) DPR RI juga bisa membentuk panitia kerja untuk kasus kerusuhan tersebut. "Saya kira saya termasuk yang mendukung kalau misalnya memang ada upaya dari rekan anggota DPR untuk membuat pansus tentang tragedi ini 21 22 ini sehingga semuanya bisa terbongkar," kata Fadli.
Menurut poltikus Gerindra ini, Pansus ini juga dapat mendukung upaya pengungkapan penyebab tewasnya jatuhnya korban dalam aksi protes hasil pemilu tersebut.
Bara Hasibuan (Republika)
Wakil Ketua PAN Bara Hasibuan mendukung tindakan tegas oleh kepolisian yang sudah melakukan penangkapan ratusan orang. Namun, ia juga meminta mastermind atau aktor intelektual yang berada di balik kerusuhan juga diusut.
"Jadi saya minta kepada pihak kepolisian untuk tidak ragu-ragu mengambil tindakan hukum terhadap orang tersebut atau beberapa orang tersebut, yang bisa saja merupakan baguan dari elite politik," kata dia.
Bara menyebut, yang dilakukan perusuh berbahaya dan bisa menjadi preseden buruk ke depan bila tidak dilakukan tindakan tegas."Di pemilihan presiden berikutnya di masa depan kalau ada satu pihak yang tidak puas dengan hasilnya bisa melakukan hal yang sama. Jadi kepolisian harus bertindak cepat dan publik pasti mendukung tindakan tegas yg ang dilakukan oleh kepolisian," kata Bara menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
