REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kursi Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) idealnya menjadi jatah milik Partai Golkar. JK menerangkan, itu karena Partai Golkar meraih kursi terbanyak kedua setelah PDIP.

Menurutnya, secara hitung-hitungan kursi, PDIP yang otomatis berhak mendapat kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Ya, tentu yang adil ketua DPR nomor satu, ketua MPR-nya ya nomor dua, itu yang adil, ya masak langsung tiba-tiba nomor lima, gimana cara itungannya," ujar JK saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (21/5).

JK mengatakan hal demikian mengacu perolehan kursi yang didapat Partai Golkar. Berdasarkan perolehan suara nasional, Partai Golkar memang menempati posisi ketiga setelah Partai Gerindra.

"Ya kan kursi, karena di DPR dan MPR itu kan kursi, hitungan kursi bukan hitungan suara," ujar JK.

Kendai demikian, JK menyadari ada sistem paket yang biasanya digunakan dalam proses pemilihan Ketua MPR. Ia berharap ketegasan koalisi untuk memberikan kesempatan kepada Golkar menduduki kursi Ketua MPR.

"Ya karena itu koalisi harus tegas," ujar JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika