REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah dapat menangani aksi 22 Mei nanti. Dia mengatakan, aksi massa tersebut sebenarnya juga bagian dari proses demokrasi.
"Saya bilang nggak terlalu ada yang dikhawatirkan. Ya bahwa ada masalah ya, tapi semua masih under control," kata Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Senin (20/5).
Mantan menteri kordinator politik hukum dan ham (menkopolhukam) ini melanjutkan, setiap negara tentu memiliki tensi poltiknya masing-masing. Dia lantas mencontohkan presiden Amerika Serikat (AS) yang tidak lepas dari himpitan politik di dalam negeri.
Mantan jendral purnawirawan TNI itu lantas meminta semua pihak untuk tidak meributkan adanya aksi massa tersebut. Dia mengatakan, aksi massa tersebut bukan merupakan hal baru sehingga tidak perlu dianggap aneh.
Meski demikian, Luhut mengingatkan semua pihak untuk menggelar aksi damai. Dia mengimbau agar peserta aksi tidak melewati hak-hak yang diberikan konstitusi hingga pada titik-titik tertentu sehingga tidak timbul kegiatan yang anarkistis.
"Jadi kalau kau mau main-main ya silakan tapi kau akan berhadapan dengan hukum," kata Luhut lagi.
Sebelumnya, Luhut telah meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait aksi 22 Mei nanti. Dia mengatakan, pemerintah sudah bisa menjamin stabilitas dan keamanan pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pilpres 2019 nanti.
Seperti diketahui, KPU akan melakukan penetapan rekapitulasi suara nasional pada 22 Mei. Bersamaan dengan itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) serta pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berencana melakukan aksi massa ke gedung KPU.