REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satu bulan lebih Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta beroperasi sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2019 lalu. Untuk memaksimalkan menggunakan MRT sebagai transportasi umum, warga meminta konektivitas antarmoda diperluas menjangkau wilayah permukiman hingga ke luar selatan Jakarta.
"Yang kurang itu adalah konektivitas dari stasiun-stasiun yang menuju ke perumahan. Jadi contohnya Lebak Bulus, ke arah Ciputat ada, tapi ke arah Bintaro enggak ada, ke arah Pamulang juga enggak ada transportasinya, kecuali angkot-angkot," ujar Haryo saat ditemui Republika di Stasiun Dukuh Atas, Senin (13/5).
Menurut dia yang memilih naik MRT meski kini sudah diberlakukan tarif normal, kenyamanan dan kecepatan waktu tempuh menjadi alasan. Ia tinggal di daerah Bintaro, Tangerang Selatan dan berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.
Saat berangkat kerja, ia harus menggunakan beberapa moda transportasi. Untuk sampai di Jakarta, Haryo menaiki kereta rel listrik (KRL) transit di Stasiun Tanah Abang hingga tiba di Stasiun Sudirman.
Kemudian berjalan kaki ke Stasiun Dukuh Atas untuk melanjutkan perjalanan naik MRT ke Stasiun Setiabudi dengam tarif Rp 3.000. Ia pun harus beralih ke transportasi umum lainnya untuk bisa sampai di kantor.
Sementara, ketika pulang, Haryo lebih memilih rute yang berbeda dengan turun di Stasiun MRT Lebak Bulus. Kendati tarif dari Stasiun Setiabudi lebih tinggi yakni Rp 13 ribu karena harus melewati 11 stasiun.
"Enggak apa-apa lah (tarif MRT normal), memang lebih nyaman, sesuai, kenapa enggak, waktu tempuh, hemat, terus juga mengurangi waktu kita berpanas-panasan di jalan raya," kata Haryo.
Dari stasiun MRT ke kantornya pun, ia harus mengeluarkan biaya rata-rata Rp 20 ribu-40 ribu untuk satu kali perjalanan per harinya. Tergantung dari jenis moda transportasi yang ia pilih saat itu sesuai kebutuhan.
Sehingga, ia meminta ada layanan angkutan umum yang menghubungkan stasiun MRT dengan daerah tempat tinggalnya. Dengan moda transportasi umum yang memberikan kenyamanan.
Selain konektivitas angkutan, integrasi pembayaran antarmoda juga perlu disediakan agar lebih efektif dan efisien. Hal itu, lanjut dia, sebagai keunggulan dan insentif bagi mereka yang menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi.
"Kan sudah Rp 14 ribu, adem, kita pengennya adem terus sampai rumah. Tapi ini enggak ada, belum (konektivitas antarmoda)," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
