REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berupaya menekan angka kemiskinan. Salah satunya melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang banyak tumbuh di wilayah setempat.
"Sektor UMKM memiliki peran dan potensi besar dalam menyumbang penurunan angka kemiskinan. Baik itu melalui nilai produk yang dihasilkan maupun dari penyerapan tenaga kerja," kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Sleman Pustopo di Sleman, Ahad (12/5).
Menurut dia, pihaknya mendata di Sleman ada sekitar 36 ribu UMKM, namun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sleman jumlah UMKM di Sleman mencapai 100 ribu lebih.
Ia mengatakan, banyaknya jumlah UMKM ini bisa menyerap tenaga kerja, setidaknya sebanyak 70 ribu tenaga kerja yang bisa terserap. Asumsinya satu UMKM ada dua orang tenaga kerja, dan penghasilannya UMR, maka bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. "Harapannya kemiskinan bisa menurun," katanya.
Pustopo mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan terhadap UMKM melalui perangkat desa. Namun masih ada kendala dalam hal pendataan.
"Namun ada perangkat desa yang peduli terhadap UMKM, dan ada juga yang tidak peduli," katanya.
Ia mengatakan, diakui saat ini masih ada ketimpangan, ada UMKM yang berkembang pesat ada yang tidak. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya melakukan program untuk UMKM naik kelas dengan melakukan pendampingan dan pelatihan serta fasilitasi.
"Di Sleman ini terdapat Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha," katanya.
Dari jumlah UMKM di Sleman tersebut, kata dia, sebanyak 26 ribu masih termasuk dalam usaha mikro dengan modal usahanya masih kisaran Rp 50 juta ke bawah. "Jumlah UMKM memang banyak tapi mikro, makanya kami dorong agar bisa naik kelas," katanya.
Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman Endah Sri Widiastuti mengatakan untuk semakin menekan angka kemiskinan di Sleman dalam setiap pelatihan pihaknya melakukan pelatihan untuk masyarakat.
''Baik itu pelatihan yang diusulkan dari masyarakat maupun dari dewan. Kami juga berkomitmen mengundang paling tidak minimal 10 persen kepala keluarga (KK) kategori miskin dalam pelatihan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
