REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) mulai mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sejak pukul 14.30 WIB untuk melakukan aksi unjuk rasa. Kedatangan ratusan massa itu menuntut agar capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'aruf Amin didiskualifikasi karena dugaan kecurangan.
Namun, massa tidak diizinkan masuk ke gedung Bawaslu oleh aparat kepolisian dengan alasan tidak memiliki surat izin. Sempat terjadi dorong-dorongan antara massa dan polisi karena massa memaksa masuk ke gedung Bawaslu.
Namun, situasi itu akhirnya sempat mereda ketika Mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen dan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana tiba di lokasi unjuk rasa.
Eggi juga mempertanyakan perihal tidak diizinkannya mereka ke dalam gedung Bawaslu. Ia mengklaim, pihaknya telah mengajukan surat izin dan telah diterima oleh pihak Polda Metro Jaya.
"Kita datang ke Bawaslu dengan pemberitahuan sebelumnya ke polisi dan Pak Argo sebagai Humas dari Polda sudah mengatakan surat kita sudah sampai. Tapi kita sampai sini kok kita tidak boleh masuk?" kata Eggi di depan Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).
Eggi menilai, tindakan melarang pihaknya untuk masuk ke Bawaslu adalah sebuah pelanggaran. "Kita tidak boleh masuk, maka ini pelanggaran UU nomor 9 tentang unjuk rasa tahun 1998. Polisi harusnya memfasilitasi kita bertemu dengan yang kita demo," ujarnya.
Ia juga menyebut aksi ini adalah bukti nyata dari people power untuk unjuk rasa, bukan untuk makar. Meskipun jumlah massa yang terlibat dalam aksi ini belum banyak.
"Ini bukti nyata people power, walaupun belum banyak. Inilah bentuk people power untuk unjuk rasa, bukan people power untuk makar," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
