REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan, infrastruktur dasar ibu kota baru untuk pemerintahan butuh setidaknya lima tahun waktu pembangunan. Infrastruktur dasar yang dimaksud adalah jalan raya, penyediaan air bersih, rel kereta api, fasilitas transportasi, gedung pemerintahan, hingga fasilitas pendidikan.

"Kira-kira butuh 4-5 tahun. Ya kira-kira ada rel juga. Perkotaan lah. Apakah smart city atau green city ini yang akan sedang ditulis konsepnya oleh Setneg," kata Basuki usai menghadiri rapat terbatas tentang vokasi di Kantor Presiden, Senin (6/5).

Sesuai perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembiayaan pembangunan ibu kota baru nantinya tidak akan sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Basuki menyebut, skema pembiayaan nantinya memiliki rasio 50 persen APBN dan 50 persen non-APBN termasuk kerja sama dengan swasta.

"APBN bisa untuk prasarana dasar perkotaan, jalan, air, sanitasi, gedung-gedung, telekomunikasi," kata Basuki.

Sementara itu, kerja sama dengan swasta bisa digunakan untuk membiayai gedung-gedung kantor dan sentra ekonomi pendukung. Hingga saat ini, ada empat lokasi yang dicalonkan untuk menjadi lokasi baru ibu kota yakni Sulawesi Barat (Sulbar), Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

Basuki menjelaskan, Sulbar dianggap kurang ideal karena risiko kebencanaannya yang masih tinggi. Sulbar masih berada dalam deretan 'Ring of Fire' yang kaya akan gempa. Sebaliknya, Pulau Kalimantan dianggap bersih dari sejarah gempa tektonik. Selain itu, ketiga provinsi di Kalimantan yang dicalonkan sebagai lokasi ibu kota baru juga dianggap memiliki infrastruktur dasar yang memadai.

"Kalau lokasi, Sulbar kan di Mamuju tengah betul. Namun masih ring of fire dan mungkin tidak ada kebutuhan 300 ribu hektare. Kalimantan bersih dari sejarah gempa," kata Basuki. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika