REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ikut menanggapi terkait rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Ia pun mendorong pemerintah untuk melakukan studi kelayakan ibu kota secara mendalam terlebih dahulu terkait rencana itu.
"Terutama dari sisi infrastruktur yang mendukung wilayah tersebut menjadi ibu kota, seperti bangunan perkantoran, bandara, transportasi, maupun Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga pemindahan ibu kota dapat terlaksana sesuai tahapan yang telah direncanakan," kata Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya.
Selain itu, pria yang akrab disapa Bamsoet itu juga mendorong pemerintah untuk mempersiapkan anggaran secara matang dan terencana dengan baik. Hal itu mengingat lantaran anggaran yang akan digunakan untuk pemindahan ibu kota sangatlah besar.
Kemudian, ia juga meminta pemerintah untuk dapat memastikan komunikasi dan koordinasi antarkementerian dan lembaga tetap efektif dan terkoordinasi dengan baik sehingga kegiatan pemerintahan tetap dapat berjalan dengan baik. Sebab, pemindahan ibu kota bersifat jangka panjang.
Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengaku rencana pemindahan ibu kota tersebut sejak hal tersebut diwacanakan. Menurutnya, Jakarta sebagai pusat pemerintahan saat ini tidak lagi memadai.
"Kita belajar dari negara-negara lain yang akhirnya memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnisnya," ujarnya.
Menurutnya jika Presiden Jokowi kembali terpilih maka perlu ada keberanian untuk memulai hal tersebut agar tidak lagi menjadi wacana. Karena itu, penting bagi Jokowi untuk segera melakukan perencanaan jangka panjang terkait pemindahan tersebut.
"Di mana akan dilakukan itu, kemudian daya dukung, infrastruktur yang ada di sana apa saja yang masih harus disediakan," ucapnya.
Ia menambahkan, jangan sampai pemindahan ibu kota hanya sekadar memindahkan. Akan tetapi, juga perencanaan tata ruang juga juga perlu dipersiapkan untuk jangka panjang.
"Studinya silakan dimulai, kita berwacana untuk itu segera accept, saya yakini saya percaya Pak Jokowi akan merealisasikan rencana itu apalagi sudah dibuka lagi, studi-studinya seperti apa, tentu akan dimintakan persetujuan dengan DPR," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika