Jumat 26 Apr 2019 18:07 WIB

Alasan BPN Ributi Kecurangan, Meski Sudah Deklarasi Menang

Sudirman menyebut deklarasi kemenangan dan kecurangan pemilu dua hal berbeda.

Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN), Sudirman Said (kiri)
Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN), Sudirman Said (kiri)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap kubu capres Prabowo yang terus mempersoalkan kecurangan pemilu dipertanyakan sejumlah pihak. Pasalnya, Prabowo sudah mendeklarasikan diri sebagai pemenang pemilu. 

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said, menegaskan BPN tak menghubungkan hasil menang ataupun kalah di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 dengan kecurangan. "Soal kecurangan ini harus diangkat ke permukaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami sebagai pelaku demokrasi kepada rakyat pemilik kedaulatan," kata Sudirman Said dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (26/4).

Baca Juga

Sudirman Said mengatakan, perhatian BPN terkait dengan masifnya dugaan kecurangan pemilu menimbulkan pertanyaan berbagai pihak mengapa Prabowo-Sandi masih ribut? Padahal, mereka sudah mendeklarasikan kemenangan.

Menurut dia, deklarasi kemenangan dan dugaan kecurangan pemilu merupakan dua hal berbeda. Di satu sisi, BPN memang deklarasi kemenangan pemilu. Namun mereka  tetap menunggu proses selanjutnya.

"Di sisi lain, berbagai bentuk kecurangan harus dibenahi dan ditangani untuk menjaga kualitas demokrasi, kedaulatan masyarakat, jaga kepercayaan masyarakat atas proses demokrasi yang dibangun bersama," ujarnya.

Sudirman mencontohkan dugaan kecurangan pemilu itu seperti jumlah daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah sebanyak 17,5 juta orang yang hingga saat ini belum ada kejelasan. Hal itu menimbulkan permasalahan di berbagai daerah.

Sudirman Said mengatakan kasus pemungutan suara ulang (PSU) di Bantar Kaung, Kabupaten Brebes karena diketahui adanya kedatangan pemilih yang tidak dikenal. Hal itu menandakan diakui Bawaslu adanya dugaan kecurangan.

"Di Malaysia dilakukan PSU di semua negeri, Boyolali juga. Selain itu, di Madura ada KPPS yang mencoblos sendiri surat suara yang menjadi hak rakyat, dan di Papua ada kasus pembakaran suara," katanya. Menurut dia, orang yang memiliki logika dan nurani, tidak bisa menutup mata atas munculnya keanehan dan kejanggalan yang terjadi tersebut.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement