REPUBLIKA.CO.ID, SIJUNJUNG -- Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengatakan, Geopark Silokek merupakan aset bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjunjung dan Provinsi Sumatra Barat. Saat meresmikan Pusat Informasi Geopark Nasional Silokek di simpang Tugu Muaro Sijunjung, Kamis (25/4), ia pun menginstruksikan agar pengembangan Silokek menjadi perhatian utama sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Sijunjung.
"Akses jalan menuju Silokek harus memberikan kemudahan bagi yang ingin mengunjunginya," kata Irwan melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (26/4).
Geopark Silokek, menurut Irwan, punya keindahan alam yang eksotik yang merupakan warisan geologi dan budaya serta memiliki keragaman fauna dan flora. Salah satu pemandangan yang menarik di Geopark Silokek adalah adanya aneka batuan yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit.
Secara geologis, Irwan menjelaskan, bebatuan di kawasan Silokek berumur kurang lebih 359 juta tahun. Irwan menyebut kehadiran Geopark Silokek ini melengkapi dua Geopark yang lainnya yang sebelumnya sudah ada di Sumbar, yakni Geopark Ngarai Sianok di Kabupaten Agam dan Geopark Sawahlunto di Kota Sawahlunto.
Sebelumnya, Rabu (24/4) di Kota Padang, Deputi Kemaritiman Sekretariat Kabinet Agustina Murbaningsih menjelaskan geopark adalah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi di mana masyarakat setempat juga berperan untuk melindungi dan meningkatkan fungsinya.
Saat ini, Indonesia telah memiliki dua geopark dengan status UNESCO Global Geopark, yakni Geopark Batur (Batur UNESCO Global Geopark) di Bali dan Geopark Gunung Sewu di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Sementara itu, Sumbar memiliki Silokek, Ngarai Sianok-Maninjau dan Sawahlunto yang berstatus sebagai Geopark Nasional.
Agustina menyebut di dalam kawasan geopark ada keanekaragaman hayati yang dikelola Kementerian LHK dan cagar biosfer LIPI. Geopark juga memiliki warisan geologi berupa batuan, mineral, fosil dan bentang alam.
"Sebagian besar wilayah geopark ada pada kawasan konservasi sehingga perlu ada kesamaan standar pengelolaan dan kerja sama dengan pemerintah daerah," ucap Agustina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika