REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh: Mohammad Akbar (@akbar_akb2909)
Redaktur Republika
Tujuh belas April menjadi 'Lebaran' demokrasi negeri ini. Berjuta-juta rakyat Indonesia telah menyalurkan aspirasinya untuk memilih pemimpin Indonesia periode 2019-2024. Semua harapan tertumpah semoga ada kebaikan yang datang bagi negeri ini di masa mendatang yang penuh tantangan.
Tapi bagaimanakah dengan nasib sepak bola kita? Sebagai olahraga paling digemari di negara berpenduduk 265 juta jiwa, penulis tetap berharap semoga ada political will yang semakin kuat untuk membenahi sekaligus meningkatkan prestasi sepak bola.
Rasanya, tak akan pernah ada kata henti dalam mendukung sepak bola -- khususnya tim nasional -- yang sampai kini masih miskin prestasi. Sokongan mendukung sepak bola tetap saja mengalir besar, apapun itu hasilnya -- baik menang maupun kalah. Bagi para penggemar, sepak bola sudah seperti keyakinan yang harus diperjuangkan. Tak boleh menyerah!
Inilah modal besar yang harusnya dijadikan potential movement untuk memperbaiki prestasi. Ya, semasa Presiden Joko Widodo berkuasa, ada harapan yang telah diberikan kepada penggemar bola. Harapan itu terwujud dari aksi bersih-bersih 'benalu' di tubuh PSSI yang terepresentasi dengan pembekuan dan suksesi kepemimpinan PSSI, mendatangkan pelatih dunia Luis Milla, hingga naturalisasi sejumlah pemain berbakat.
Apakah semua hal itu telah membawa perbaikan dan kemajuan? Rasanya waktu telah membuktikan bahwa ikhtiar itu masih belum cukup untuk mengerek prestasi. Sepertinya masih ada yang kurang dalam menyokong perbaikan sepak bola nasional.
Setidaknya, aksi bersih-bersih di tubuh induk organisasi sepak bola sekitar 4,5 tahun silam pada masa awal pemerintahan Jokowi, masih berjalan setengah hati. Indikasi itu tercermin dengan ketidakmampuan pemerintah mengawal perbaikan secara sungguh-sungguh. Penulis sadar pemerintah memang tidak boleh intervensi kepada PSSI yang menginduk kepada FIFA.
Sayangnya, tugas besar semacam pemberangusan praktek pengaturan skor hingga pembenahan tata kelola sepak bola yang tercermin lewat kompetisi, ternyata tak mampu dikawal secara baik. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan ‘kue kekuasaan’ saja, tapi tidak menyelesaikan akar masalah sepak bola yang sudah akut. Akar permasalahan itu di antaranya adalah pengaturan skor dan pengelolaan kompetisi berjenjang yang profesional.
Memang benar, sejak Desember tahun lalu, upaya mencerabut akar permasalahan sepak bola sudah dilakukan lebih kongkret oleh Satgas Antimafia Bola. Satgas ini dibentuk atas perintah Kapolri Tito Karnavian untuk membongkar sekaligus menangkap para pelaku match fixing di dunia sepak bola.
Penetapan tersangka kepada Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono, setidaknya mulai menunjukkan indikasi pemerintah mulai tertarik membongkar praktek culas sepak bola yang sudah menggurita. Harapannya, semoga aksi bersih-bersih itu tak hanya terhenti sampai sosok Jokdri -- sapaan akrab Djoko Driyono. Bongkar lebih dalam!
Dan tentunya, penulis -- mungkin diaminkan juga oleh jutaan penggemar sepak bola lainnya -- janganlah menjadikan aksi bersih-bersih kali ini hanya sebagai alat politis saja. Rasanya, kami semua akan sangat gusar jika pembersihan dosa sepak bola itu hanya dijadikan alat pencitraan saja.
Lalu, seiring 'Lebaran' demokrasi yang baru dirampungkan pada 17 April lalu, harapan kepada pemimpin bangsa terpilih, patut rasanya untuk disampaikan kembali. Marilah, dengan semangat dan tugas baru lima tahun ke depan, pemerintah jangan sampai memunggungkan persoalan sepak bola. Singkirkanlah para 'benalu' sepak bola. Wujudkanlah mimpi kami untuk terus berteriak lantang dari pinggir lapangan: 'Indonesia!"
Inilah salah satu kerja besar yang harus dituntaskan oleh presiden Indonesia dalam lima tahun ke depan. Percayalah, kompleksitas permasalahan sepak bola sesungguhnya menjadi miniatur persoalan yang mendera negeri ini. Selamat datang the next president. Tugas besar telah menantimu!
Ikuti Whatsapp Channel Republika
