Pada Desember 2017 AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya di kota tersebut. Kedua keputusan tersebut membuat geram para pemimpin serta rakyat Palestina.
Melalui langkah AS yang mengakui Yerusalem dan Dataran Tinggi Golan, Israel akan merasa semakin berani mengadvokasi perluasan wilayah kedaulatan.
Kementerian Luar Negeri AS enggan berkomentar terhadap pernyataan Netanyahu. Upaya Netanyahu ini disebut untuk menarik suara sayap kanan. Apalagi, selama masa kampanye pemilu, Netanyahu dituduh telah melakukan korupsi. Meski begitu, Netanyahu membantah melakukan kesalahan dalam tiga kasus dugaan suap dan penipuan.
Pemilu Israel
Seperti dilansir di Aljazirah, sekitar 5,88 juta pemilih yang memenuhi syarat akan mengikuti pemilu Israel pada 9 April 2019. Lewat kontestasi itu, ditentukan partai mana yang akan memimpin pemerintah Israel berikutnya.
Ada 14 partai utama memperebutkan 120 kursi di Knesset. Satu partai harus mengamankan minimal 61 kursi dari total jumlah kursi yang ada untuk membentuk pemerintahan. Selanjutnya, mereka akan memilih pemimpin untuk menjadi perdana menteri.
Netanyahu yang merupakan pemimpin partai sayap kanan Likud mengincar jabatan perdana menteri untuk kelima kalinya. Dia mendapat persaingan ketat dari Benny Gantz, mantan kepala militer yang memimpin Partai Blue and White. Partai tersebut beraliansi dengan mantan menteri keuangan dan tokoh televisi Israel Yair Lapid untuk menggulingkan Netanyahu.
Gantz pernah dipuji Netanyahu sebagai perwira yang sangat baik. Netanyahu juga sempat menyebut Israel berutang budi kepada Gantz.
Dalam upaya memenangkan pemilih sayap kanan, video kampanye kontroversial Gantz diputar. Dalam video itu, Gantz membanggakan pembunuhan warga Palestina dan akan mengirim Gaza kembali ke zaman batu. Pernyataan tersebut merujuk pada serangan udara yang diluncurkan tentara Israel pada 2014.
Banyak pihak mengkritik Gantz karena tidak memiliki sikap politik yang jelas, termasuk masa depan permukiman di Tepi Barat. Tapi, di beberapa pidatonya, dia berjanji memperbaiki hukum negara dan bangsa Yahudi yang mendefinisikan Israel sebagai tanah air eksklusif orang-orang Yahudi.
Turki mengkritik pernyataan Netanyahu sebagai hal yang tidak bertanggung jawab. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan, Tepi Barat yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967 adalah wilayah Palestina.
Menurut dia, pendudukan Israel melanggar hukum internasional. "Pernyataan Netanyahu untuk mencari suara sebelum pemilu Israel tidak dapat dan tidak akan mengubah fakta ini," kata Cavusoglu.
Kritik juga datang dari juru bicara Presiden Turki Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin. “Akankah demokrasi Barat bereaksi atau mereka terus diam? Mereka memalukan," kata Kalin di akun Twitter-nya.
(reuters/ed: qommarria rostanti)
Ikuti Whatsapp Channel Republika