REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto merasa terhormat mendapat dukungan dari para akademisi dan para guru besar yang mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo-Sandi di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Prabowo yang sempat diisukan dalam keadaan sakit menghadiri langsung dukungan dari Gerakan Elaborasi Rektor Akademisi Alumni dan Aktivis Kampus (Gerak) Indonesia.
"Saya merasa dihormati dan berbesar hati mendapatkan dukungan akademisi dan kampus karena suatu bangsa nasibnya dan masa depan ditentukan para guru-guru," kata Prabowo saat menghadiri acara silaturahim Gerak Indonesia, di Jakarta, Jumat (5/4) malam.
Prabowo menilai sangat penting posisi para guru dan dosen di Indonesia karena menentukan arah bangsa ke depan. Dia mencontohkan kalau para guru mengajarkan muridnya menjadi seorang yang kalah, maka bangsa Indonesia akan kalah.
"Kalau mereka mengajarkan menjadi penakut maka kita menjadi bangsa penakut. Kunci kelangsungan hidup bangsa adalah para guru dan cendekiawan," ujarnya.
Prabowo juga mengajak para guru besar dan profesor untuk 'turun gunung' mengatasi persoalan bangsa dan jangan hanya tinggal di 'menara gading', namun harus ikut berperan mengatasi persoalan yang dihadapi bangsa. Dia menilai, untuk apa memperoleh gelar profesor namun tidak bisa melihat masih ada kebodohan yang terjadi di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Gerak Indonesia mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Prabowo-Sandi. "Saya Muhammad Budi Djatmiko memproklamirkan dan mendeklarasikan bahwa Gerak Gerakan Elaborasi Rektor Akademisi Alumni dan Aktivis Kampus mendukung sekuat-kuatnya pada Prabowo-Sandi,"kata Presiden Gerak Indonesia, Budi Djatmiko.
Dia berharap apabila Prabowo menjadi Presiden dapat memperjuangkan peningkatan anggaran pendidikan bagi perguruan tinggi swasta yang saat ini jumlahnya masih kecil. Menurut dia, dukungan anggaran bagi perguruan tinggi swasta itu dibutuhkan untuk keperluan riset agar terus berkembang.
"UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 katakan bahwa perguruan tinggi bersifat otonomi. Namun besarnya kungkungan pemerintah kontrol PT swasta dan ini tidak boleh dilakukan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika