REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya pesimistis revolusi industri 4.0 dapat dilakukan maksimal jika daerah harus berinovasi. Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan tidak mudah memaksakan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup pemerintah daerah (pemda) mengerti teknologi.
Ia menilai, PNS di Kota Tasikmalaya masih sangat terbatas kemampuannya yang bisa menguasai teknologi. Menurut dia, hanya ada beberapa PNS yang mampu mengoperasikan teknologi atau membuat program, sistem, dan aplikasi.
"Daripada coba-coba, kalau gagal bahaya, kan bukan uang kecil itu. Kalau dari pusat bisa diterapkan lebih enak dan bisa lebih ringan," kata dia kepada wartawan di ruang rapat DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (1/4).
Ia mengakui, revolusi industri 4.0 memang harus disiapkan, termasuk juga oleh pemda. Namun hal itu harus dilakukan harus secara perlahan.
Ia berharap, untuk saat ini jika ada program atau aplikasi yang dapat meningkatkan kinerja PNS di daerah, lebih baik diterapkan juga ke daerah, sehingga revolusi industri 4.0 terjadi secara merata. "Tidak perlu daerah buat sendiri. Keterbatasan SDM di daerah, kalau bikin aplikasi, itu kan memang orang yang menguasai teknologi," kata dia.
Artinya, jika misal ada teknologi atau aplikasi mengenai kesehatan atau pendidikan, pemerintah pusat dapat menerapkannya di daerah. Dengan begitu, perangkat di daerah dapat lebih fokus pada pelayanan masyarakat dan mencapai target pembangunan.
"Kalau kita bikin aplikasi, susah. Memang kita disuruh kreatif inovatif tapi kemampuan tiap daerah kan beda. Tidak merata," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
