Ahad 31 Mar 2019 17:18 WIB

Politikus Nasdem Kritik Prabowo Soal Anggaran Pertahanan

Anggaran pertahanan Indonesia dinilai tak bisa dibandingkan dengan Singapura.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Teguh Firmansyah
Capres No 01 Joko Widodo bersama Capres No 02 Prabowo Subianto ketika mengikuti Debat keempat Capres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3).
Foto: Republika/Prayogi
Capres No 01 Joko Widodo bersama Capres No 02 Prabowo Subianto ketika mengikuti Debat keempat Capres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Nasdem Supiadin Aries Saputra menilai upaya calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk meningkatkan anggaran di bidang pertahanan dan keamanan dinilai terlalu memaksakan kehendak. Menurutnya, membanding-bandingkan anggaran pertahanan Singapura dengan Indonesia tidaklah tepat.

"Enggak bisa pertahanan kita dibanding-bandingkan dengan Singapura. APBN-nya aja Singapura di bawah kita kok. Enggak bisa dibanding-bandingkan," kata Supiadin kepada Republika.co.id, Ahad (31/3).

Baca Juga

Anggota Komisi I DPR RI itu mengaku sudah bicara dengan Menteri Keuangan  bahwa anggaran pertahanan sudah  disetujui oleh kementerian yaitu lima persen dari PDB, bukan lima persen dari APBN. Ia juga meragukan pernyataan Prabowo yang menyebut anggaran pertahanan Singapura yang mencapai 30 persen dari APBN-nya.

"Apa benar APBN anggaran pertahanan Singapura 30 persen, enggak yakin juga saya," ujarnya.

Ia pun menyimulasikan, jika anggaran pertahanan disetujui mencapai 30 persen dari APBN, maka angkanya berada di kisaran 660 Triliun. Dengan angka sebesar itu ia pun mempertanyakan untuk anggaran pembangunan.  "Sementara itu anggaran pendidikan kita 20 persen 400 T. Masa anggaran pertahanan kita harus 30 persen?," jelasnya.

Menurutnya ada ukuran yang menjadi dasar anggaran pertahanan perlu ditingkatkan.  Salah satu yang dipertimbangkan dalam merumuskan besaran anggaran pertahanan adalah besarnya ancaman.   "Terus kalau anggaran pertahanan 30 persen, rakyat mau makan apa? nggak bisa, Jadi kita sesuaikan dengan ancaman," tuturnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement