REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur, Kiai Asep Saifuddin Chalim, membantah telah memberikan rekomendasi kepada Romahurmuziy alias Romi terkait jabatan kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur yang kemudian diisi oleh Haris Hasanuddin. Nama Asep sebelumnya ikut disebut Romi yang kini telah berstatus tersangka di KPK.
"Jelas kalau saya berikan rekomendasi itu salah" kata Kiai Asep seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (25/3).
Kiai Asep diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Romi dalam penyidikan kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019. Selain Romi, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).
"Tidak kenal dengan para tersangka, kecuali dengan Haris itu, pernah kira-kira 25 tahun yang lalu jadi murid saya selama kurang lebih tiga tahun. Setiap pagi mengaji di tempat saya, saat ini saya kenal dia bisa baik dalam mengaji. Materinya tafsir, hadis, kemudian fikih. Hanya itu yang saya sampaikan," Kiai Asep.
Ia pun mengaku tidak lagi pernah berkomunikasi dengan tersangka Haris. "Sudah hampir tidak pernah komunikasi. Saya tidak pernah komunikasi," ujar dia lagi.
Sebelumnya, Romi mengaku hanya meneruskan aspirasi soal pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI, salah satunya rekomendasi dari Asep Saifuddin Chalim soal jabatan di kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur. Ia juga sempat menyebut nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Misalnya seperti yang dilakukan oleh Saudara Haris Hasanuddin, yang sekarang juga menjadi persoalan. Apa yang saya terima adalah referensi dari orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang sangat-sangat qualified dan itu tentu menjadikan saya memiliki dukungan moral kan. Oh, ternyata orang ini direkomendasikan orang-orang berkualitas," kata Romi di gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika