REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Madiun, Maidi menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 19 Januari 2026. Maidi diduga terjerat kasus fee proyek dan dana CSR di Madiun.

KPK mengungkapkan OTT ini ini menyangkut sejumlah proyek dan perizinan di Pemerintah Kota Madiun.  

"Jadi (penerimaan) dikamuflase menggunakan modus-modus CSR, dari beberapa izin begitu, izin-izin usaha ataupun izin lainnya di lingkungan pemerintah kota Madiun, bukan ijon," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).

KPK memastikan total ada sembilan orang terjaring OTT di Madiun yang digiring ke Jakarta. Hingga saat ini mereka diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK.

"Total sembilan orang sudah dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik," ujar Budi.

KPK menyebut sembilan orang itu terdiri dari wali kota Madiun, dua orang ASN dan enam sisanya merupakan pihak swasta. KPK menaksir barang bukti yang disita dari OTT ini tak sampai satu miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika