REPUBLIKA.CO.ID, Kejadian bencana gempa yang mengakibatkan longsornya objek wisata air terjun Tiu Kelep di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Ahad (17/3), yang mengakibatkan jatuhnya tiga korban jiwa serta korban luka-luka menjadi pelajaran berharga bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan juga pemerintah kabupaten (pemkab) yang ada di NTB.
Anggota tim Tata Ruang NTB Ridha Hakim mengatakan, sebagai daerah yang rentan bencana, NTB tidak boleh lengah dan lupa dengan pentingnya melakukan mitigasi bencana. Ridha menilai pemerintah dan masyarakat NTB menerapkan teknologi bangunan yang akrab gempa.
"Gempa NTB juga menjadi pelajaran berharga terkait mitigasi bencana untuk kawasan destinasi wisata. Seperti kejadian ratusan wisatawan yang terjebak di Gunung Rinjani (pada gempa tahun lalu)," ujar Ridha kepada Republika.co.id, di Mataram, NTB, Selasa (19/3).
Ridha yang juga SBS Program Manager WWF NTB mengatakan perlunya antisipasi yang baik terkait dengan ancaman bencana alam, cuaca ekstrem, dan kondisi darurat pada destinasi wisata. Hal ini tak lepas dari banyaknya destinasi wisata yang secara geografis terletak pada kawasan yang rentan bencana alam.
Gempa Lombok. Sejumlah tim SAR gabungan mengangkat jenazah wisatawan yang tertimpa longsoran batu saat terjadi gempa di air terjun Tiu Kelep, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, NTB, Senin (18/3).
Ridha menyampaikan, pemasaran destinasi pariwisata sebaiknya disertai dengan antisipasi sistemik untuk penanggulangan bencana alam. Pemda, kata dia, perlu memberi informasi dan jaminan terkait dengan mitigasi destinasi pariwisata. Keseriusan penanganan mitigasi bencana sangat penting dalam menjaga keberlangsungan sektor pariwisata NTB. "Bencana alam bisa menghancurkan industri wisata," kata Ridha.
Saat ini, lanjut Ridha, Pemprov NTB dan juga 10 kabupaten/kota yang ada di NTB sedang melakukan proses revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW). Ridha menilai, revisi RTRW menjadi momentum yang tepat untuk menghadirkan rencana tata ruang berbasis kawasan rawan bencana. Ridha menambahkan, arahan dan peruntukan ruang harus secara cermat diperhatikan dan khusus pada kawasan pariwisata, dibutuhkan manajemen risiko bencana yang lebih baik dengan inovasi yang maju untuk sektor pariwisata.
Semisal, perlu ada peta tematik kebencanaan sebagai informasi kebencanaan spasial. Peta tematik kebencanaan ini juga, lanjut Ridha, merupakan informasi yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata.
Ridha menjelaskan, dari peta tematik kebencanaan tersebut bisa dimanfaatkan badan kebencanaan di tingkat lokal (desa, kabupaten serta provinsi) maupun nasional serta para pelaku pariwisata di daerah yang bersangkutan untuk menyusun rencana aksi dalam rangka mitigasi bencana,"
"Melihat data kejadian bencana, maka indeks risiko bencana perlu diturunkan dan kinerja pemerintah daerah terkait bencana harus ditingkatkan. Perlu diperhatikan esensi UU No.24 Tahun 2017 tentang usaha mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana," ucap Ridha.
Ridha melanjutkan, komitmen mitigasi bencana pada destinasi juga membutuhkan inovasi dan sinkronisasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) yang telah menyusun rencana strategis dengan sasaran menurunnya indeks risiko bencana secara signifikan.
Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Nahdlatul Wathan (PWNW) NTB Irzani mengatakan selain upaya mitigasi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meminimalisir dampak bencana, rencana kontinjensi juga sangat perlu dibuat, terutama sebagai panduan teknis ketika bencana terjadi dan berdampak di suatu destinasi wisata.
"Rencana kontinjensi ini harus mulai dibuat untuk mendukung sektor pariwisata kita di NTB," kata Irzani.
Irzani menekankan, bencana alam terutama gempa bumi merupakan sebuah gejala alam yang tidak bisa diprediksi. Oleh karenanya, upaya mitigasi harus diperkuat dan terus disosialisasikan kepada masyarakat. Irzani menilai, dengan rencana kontinjensi bencana yang dibuat, maka risiko atau dampak bencana bisa diminimalisir dari sisi jumlah korban.
"Dengan rencana kontinjensi bencana maka setiap destinasi wisata akan memiliki acuan teknis atau SOP dalam menangani situasi saat bencana alam terjadi, misalnya, ketika ada gempa maka ke mana wisatawan harus berkumpul di titik yang aman di sekitar destinasi," ucap Irzani.
Kata Irzani, saat ini belum banyak destinasi wisata di Lombok dan NTB secara umum yang memasang tanda jalur evakuasi atau menentukan sebuah lokasi aman ketika bencana alam terjadi. Selain soal tanda dan petunjuk yang dipasang di destinasi wisata, peningkatan kapasitas masyarakat terutama kelompok sadar wisata (pokdarwis) juga harus terus dilakukan dalam hal manajemen kebencanaan. Pun dengan pemandu wisata dan pelaku wisata lainnya.
"Bencana alam ini kan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Yang paling penting adalah kesiapan kita dalam mengelola bencana, mitigasi ini sangat diperlukan, apalagi daerah kita ini destinasi wisata yang mulai mendunia," lanjut Irzani.
Irzani berpandangan rencana kontinjensi bencana bisa dimasukan dalam peraturan daerah pariwisata di kabupaten dan kota tempat destinasi wisata berada. "Selain mengatur tentang aturan industri pariwisata san pengembangan
destinasi, perda juga mengatur tentang rencana kontinjensi di destinasi wisata yang ada. Sebab setiap destinasi memiliki daya tarik dan potensi terdampak bencana yang berbeda-beda," ungkap Irzani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika