REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ide Sandiaga Uno untuk mengatasi persoalan BPJS dinilai aneh. Ide yang dimaksud terkait pelibatan akturia asal Indonesia yang sedang bekerja di Hong Kong guna mengatasi persoalan BPJS dinilai aneh.
Profesor Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany menilai gagasan itu sulit dipahami. Aktuaria merupakan studi mengenai pengelolaan risiko keuangan.
Meskipun bisa digunakan untuk menganalisis persoalan keuangan, ia menilai tidak efektif jika si aktuaria tak memiliki bekal pengetahuan soal jaminan kesehatan. "Persoalan BPJS tak bisa diselesaikan dengan sekadar menunjuk aktuaria yang berpengalaman di bidang asuransi biasa. Namun lebih dari itu, yang bersangkutan mesti tahu sistem asuransi kesehatan negara yang terkait dengan anggaran belanja sebuah pemerintahan," kata Hazbullah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/3).
Namun, Hasbullah mengatakan, Hong Kong tak memiliki sistem yang sama seperti BPJS atau JKN di Indonesia. "Ide soal memanggil aktuaria Hong Kong itu saya tidak tahu apa maksudnya. Sebab di Hong Kong, tak ada sistem seperti JKN atau BPJS. Di sana berobat gratis karena pajaknya tinggi. Rakyat (Hong Kong) bayar pajak tinggi 30-50 persen dari upah," ujar dia.
Menurut Hasbullah, persoalan BPJS tak bisa dilihat secara sederhana. Ia menambahkan harus ada pemahaman yang holistik untuk menghasilkan solusi memperbaiki BPJS.
Tak hanya soal BPJS, Hasbullah juga mengkritisi sejumlah ucapan Sandiaga Uno dalam debat cawapres yang mengangkat isu soal kesehatan itu. Dia menilai, Sandi belum melihat persoalan secara menyeluruh.
"Pak Sandi dalam debat mengangkat kasus. Secara akademik, kasus satu dua orang belum tentu jadi masalah di lapangan. Kebijakan tak bisa diambil dari kasus satu dua orang," ujar ahli di bidang asuransi kesehatan dan jaminan sosial itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
