REPUBLIKA.CO.ID, MOROTAI -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), mengatakan pembangunan wilayah perbatasan harus dilakukan secara terpadu. Pada 2019, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 12,2 triliun untuk membangun wilayah perbatasan Indonesia.
"Daerah perbatasan itu pengembangannya harus selalu diimbangi dengan pengembangan masalah keamanan, kemudian pembangunan basis militer ada, pembangunan dari instansi kepolisian ada, pembangunan pendidikan ada, pembangunan ekonomi ada. Itu semua harus dilakukan secara terpadu," ujar Wiranto di Pulau Morotai, Maluku Utara, Selasa (19/3).
Karena itu, pemerintah kembali mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) pada 2019. Pencanangan ini dilakukan di Pulau Morotai pada Senin (18/3).
Menurut Wiranto, keterpaduan ini efektif untuk dilakukan. Tujuannya agar kementerian dan lembaga bisa terpadu, terarah dan terencana dalam membangun wilayah perbatasan.
Dirinya mencontohkan pengelolaan ikan tuna di Morotai melalui Sentra Perikanan dan Kelautan Terpadu (SPKT). Pengelolaan secara terpadu ini dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Menurut Wiranto, kondisi ini merupakan bentuk kehadiran negara melalui program Gerbangdutas. Di Kabupaten Pulau Morotai, program Gerbangdutas setidaknya telah melibatkan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kemenkopolhukam.
"Saya dengar dengan adanya SPKT ini, pendapatan ikannya memiliki nilai jual rata-rata Rp 5 juta perhari. Jika sebulan, berarti bisa mencapai Rp 100 juta," lanjutnya.
Wiranto menuturkan, sentra pengolahan ikan tuna terpadu ini sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang, yakni alat produksi dan kapal-kapal yang memadai.
Dengan adanya pengelolaan terpadu, saat ini ikan tuna dapat diperoleh dalam jarak melaut sekitar 3 mil saja. "Yang sebelumnya harus melaut sejauh 8-10 mil, saat ini tiga mil sudah mendapatkan tangkapan ikan tuna seberat 45 kilogram," jelasnya.
Dia melanjutkan, pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,2 triliun untuk pembangunan perbatasan pada 2019. Anggaran ini tersebar di 27 kementerian dan lembaga.
Jumlah alokasi anggaran terbanyak, antara lain berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebesar Rp 7.773.798.113.000.Selanjutnya, Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp 1.112.001.543.056. Ketiga, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp 833.962.240.000, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp 503.468.660.000 dan Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 437.332.985.000
Dengan adanya alokasi anggaran ini, pemerintah berharap pembangunan di wilayah perbatasan akan semakin baik. "Tujuannya adalah untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai garda terdepan NKRI," tambah Wiranto.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro mengatakan, kegiatan pencanangan Gerbangdutas di Kabupaten Pulau Morotai menandakan dimulainya pembangunan wilayah perbatasan pada tahun ini. BNPP mengharapkan Gerbangdutas tahun ini bisa mendorong percepatan pembangunan di 13 provinsi dan 41 kabupaten/kota di daerah perbatasan.
“Gerbangdutas ini merupakan tanda dimulainya pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk pembangunan di perbatasan pada 2019. Kami alokasikan anggaran sebesar Rp 12,2 triliun untuk seluruh wilayah perbatasan Indonesia," ujar Suhajar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
