REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cawapres 01 KH Maruf Amin mengaku sudah bekerja keras saat menjalani debat cawapres pada Ahad (17/3). Kiai Maruf pun menyerahkan pada masyarakat atas penilaian debat tersebut.
"Ya mudah-mudahan saya telah melaksanakan tugas sebaik - baiknya, menyampaikan ide gagasan, selanjutnya kita serahkan kepada rakyat apa kata rakyat terhadap hasil debat itu," ujar Ma'ruf usai debat, Ahad (18/3) malam.
Usai debat berlangsung, Ma'ruf sempat menjelaskan kembali sejumlah poin yang diutarakannya dalam debat. Salah satunya adalah soal penganggaran dana riset abadi untuk pendidikan. Ia menyatakan, bila terpilih, penganggaran itu bakal menjadi program.
Selain itu, Ma'ruf juga menjanjikan penyempurnaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan tambahan kuliah, seperti yang telah disampaikan Capres 01 Joko Widodo dalam program tiga kartu saktinya. Dalam debat, Sandi pun kerap melontarkan kritik kebijakan pemerintah, salah satunya terkait BPJS hingga Program tiga kartu yang dinilai Sandi. Ma'ruf pun memaklumi kritikan sandi.
"Sebagai pihak katakan oposisi, ya kerjanya memang mengkritik," katanya.
Terkait kritik terhadap BPJS, Ma'ruf pun mengakui bahwa memang harus dilakukan perbaikan. Meskipun, Ma'ruf tak menjelaskan perbaikan yang dimaksud.
"Kalau itu ada sedikit-sedikit harus dilakukan lerbaikan. itu yang saya maksud kita memperbesar menyempurnakan, menambah hal kurang. tapi secara peronsip ini kerja besar visioner dan inovatif," kata Ma'ruf.
Terkait program kartu, Sandiaga menyebut bahwa tiga karti tersebut kurang efektif. Sandiaga menawarkan akan memaksimalkan fungsi KTP-el yang sudah dilengkapi chip untuk mengintegrasikan layanan masyarakat. Namun,Ma'ruf tak sependapat dengan Sandi. Menurutnya, KTP-el belum bisa diintegrasikan untuk mencakup seluruh kebutuhan masyarakat.
"Saya kira selama ini kartu ktp belum bisa dimainkan untuk respon seluruh masalah. Maka kita pakai kartu perseorangan supaya lebih mudah, apabila nanti sudah saatnya tidak perlu pakai kartu pakai hp saja," ujar Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika