REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyatakan keseriusannya menghapus lokalisasi di daerahnya. Targetnya, pada 2019 tak ada lagi lokalisasi beroperasi di kota itu.
Akan tetapi, penindakan intensif belum dapat digulirkan untuk sementara. Terlebih, seluruh pihak masih terkonsentrasi mempersiapkan perhelatan Pesta Demokrasi pada 17 April mendatang.
"Saya belum bisa memastikan. Targetnya tetap 2019, namun, belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena seluruh pihak terkait masih fokus pada Pilkada," kata Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Akhmad Fauliansyah, Jumat.
Apalagi, menurut Akhmad, dalam waktu dekat juga masuk bulan Ramadhan. Para pekerja seks komersial di lokalisasi biasanya akan pulang kampung.
"Melalui momen kepulangan itu, kami harap mereka tidak kembali ke Kota Palangkaraya untuk mengeluti perkerjaan tersebut," katanya.
Akhmad mengatakan, terkait penutupan lokalisasi itu, pihaknya telah mendapat arahan dari wali kota. Dinas Sosial setempat juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
"Dalam waktu dekat rencana penutupan lokalisasi itu juga akan dibahas kembali, bahkan nantinya wali kota rencananya akan memimpin langsung koordinasi lintas instansi di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya," katanya.
Akhmad menjelaskan, penutupan lokalisasi itu sebagai tindak lanjut program nasional dalam hal ini kementerian sosial. Kawasan lokalisasi di "Kota Cantik" itu selama ini diketahui masyarakat berada di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 12.
"Untuk melakukan penutupan lokalisasi ini tentu pemerintah daerah diminta mengalokasikan dana penutupan, namun kita tetap berharap pemerintah pusat melalui Kemensos tetap menggelontorkan anggaran untuk pemulangan mereka," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika