REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebulan menjelang Pilpres dan Pileg 2019, sebanyak 13 daerah di Jawa Barat belum dapat menyelesaikan tunggakan pencetakan KTP elektronik. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Barat, Heri Suherman, untuk menggenjot pencetakan, Perum Percetakan Negara RI (PNRI), sebagai pihak ketiga akan ikut mencetak KTP elektronik.
Menurut Heri, dari 27 kabupaten dan kota di Jabar, baru 14 di antaranya yang sudah tidak memiliki tunggakan pencetakan KTP elektronik. Ke 14 daerah tersebut yakni Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat.
Sebanyak 14 daerah ini, kata di, tinggal mencetak KTP elektronik dari penambahan jumlah wajib KTP yang terus bertambah setiap harinya. Daerah tersebut, sudah menyelesaikan perekaman karena ada percepatan perekaman. Sebelumnya, terjadi penumpukan karena kecepatan rekaman data tak sesuai dengan pencetakan.
"Kalau dulu kan yang rekam banyak sementara kemampuan mencetak sedikit," ujar Heri di acara Jabar Punya Informasi (Japri), di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (14/3).
Heri mengatakan, saat ini ke 13 daerah lainnya harus bekerja keras, sambil menunggu giliran bantuan pencetakan dari Perum PRNI. Kabupaten Garut akhirnya bisa menyelesaikan tunggakan pencetakan setelah dibantu PNRI. Kabupaten Bandung Barat menyelesaikan tunggakannya setelah menyelesaikan 14 ribu data duplikat.
Menurut Heri, ke 13 daerah yang masih memiliki tunggakan pencetakan KTP elektronik adalah Kota Depok, Kota Banjar, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.
Untuk mengejar target penuntasan pencetakan pada 17 April 2019, yakni saat Pileg dan Pilpres 2019, menurut Heri, pihaknya akan melakukan percepatan percetakan. Pencetakan di 13 daerah tersebut akan dibantu oleh pihak ketiga, Perum PRNI.
Karena, kata dia,tidak memungkinkan selesai sebelun 17 April 2019, jika pakai alat sendiri maka pemerintah melibatkan pihak ketiga. Yakni, PRNI yang digandeng Dirjen Pencatatan Sipil akan membantu pencetakan di 13 daerah. "Targetnya sebelum Pilpres beres," katanya.
Heri mengatakan pencetakan KTP elektronik oleh Perum PRNI lebih murah dari biaya pembuatan KTP elektronik oleh Disdukcapil. Jika pembuatan satu KTP elektronik di Disdukcapil membutuhkan biaya Rp 9.000, maka pencetakan di PRNI hanya Rp 4.200 per KTP elektronik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
