REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat paripurna pembuka pada Senin (11/3) setelah menjalani masa reses pada 15 Februari 2019 hingga 10 Maret 2019. Dalam rapat tersebut, implementasi dana desa menjadi salah satu sorotan utama.
Dana desa menjadi topik laporan-laporan yang disampaikan anggota DPD yang mewakili daerah masing-masing setelah menyerap aspirasi daerah di masa reses. Rata-rata, laporan yang disampaikan anggota menyampaikan tentang sulitnya implementasi oleh aparatur desa karena pedoman yang belum jelas.
"Juknis (petunjuk teknis)-nya belum terpapar jelas," kata Anggota DPD asal DI Yogyakarta, Cholil Mahmud, membacakan laporan dari daerahnya.
Anggota DPD asal Kalimantan Barat Abdul Rahmi menyampaikan permasalahan terkait sumber daya manusia (SDM). Ia menyebut, sosialisasi dalam menjalankan dana desa itu masih kurang dipahami oleh aparatur.
Akibatnya, meskipun mendapatkan kucuran dana yang besar, aparatur desa merasa takut dalam mengimplementasikannya. "Penerimaan dengan dana ini besar, selain senang, tetapi juga aparatur desa was was," kata Abdul Rahmi.
Anggota DPD RI asal Sulawesi Barat Pendeta Marthen mengkhawatirkan bila dana desa yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah per desa itu salah sasaran dalam implentasinya. Ia juga mengeluhkan penggunaan dana desa yang tidak dapat digunakan untuk membangun kantor aparatur desa karena hanya diperbolehkan untuk infrastruktur desa.
Dengan kondisi kantor yang tidak memungkinkan, Marthen mengatakan, akan sulit pula para aparatur menggunakan dana desa dengan benar.
Sedangkan, anggota DPD asal Sumatra Barat Herman Ibrahim mengeluhkan secara rinci bahwa desa di Sumatra Barat wilayahnya jauh lebih luas dari desa di provinsi lain. Desa yang luas uang terdiri dari jorong-jorong. "Jadi sulit membaginya," kata dia.
Karena itu, DPD RI pun meminta pemerintah agar lebih memberikan perhatian pada implementasi dana desa. Sehingga, dana yang dikucurkan pemerintah sebanyak Rp 257 triliun tepat sasaran dan bemar-benar berguna untuk membangun infrastuktur pedesaan.
Selain dana desa, sejumlah aspirasi juga disampaikan oleh anggota-anggota DPD dari berbagai daerah. Masalah yang disampaikan di antaranya terkait pembangunan fasilitas pendidikan, dampak kenaikan harga pesawat, pengangkatan guru honorer hingga berbagai hal terkait pengembangan ekonomi.
Pimpinan rapat paripurna tersebut, yakni Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyatakan, aspirasi daerah tersebut akan diteruskan ke pemerintah terkait. "Kita berharap apa yang disaqmpaikan wakil di daerah itu dapat ditindaklanjuti oleh pelengkap pemerintahan dan pimpinan agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat diwujudkan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika