REPUBLIKA.CO.ID, Angkot di Bandung Protes Kebijakan ASN Wajib Pakai Grab
BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggandeng Grab meluncurkan program uji coba carpooling. Kebijakan ini pun menuai reaksi protes dari angkutan kota (angkot).
Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat (Kopamas) yang merupaka salah satu penyedia jasa angkot menilai kebijakan ini tidak berpihak pada angkot sebagai transpotasi umum. Justru Pemkot menggandeng perusahaan swasta yang telah besar.
Hal ini disampaikan oleh Plt Ketua Kopamas Budi Kurnia. Pihaknya menyampaikan surat protes atas kebijakan yang telah diluncurkan pada pekan lalu tersebut.
"Kami melihat bahwa program tersebut kontra produktif dengan program yang telah dijalankan dengan pihak stakeholder angkutan kota selama ini. Maka dengan ini kami menyatakan protes keras," kata Budi, Senin (11/3).
Ia mengatakan seharusnya Dishub sebagai bagian dari pemerintah memperhatikan kondisi angkot saat ini. Sehingga bisa menggandeng angkot dalam program-program strategis untuk mendukung angkot tetao beroperasi.
Ia menyebutkan saat ini pihaknya tengah bersusah payah meningkatkan minar masyarakat menggunakan angkot. Namun nyatanya Pemkot Bandung tidak mendukung dengan mengeluarkan kebijakan carpooling bersama Grab.
"Program yang bapak gulirkan memberikan pukulan telak bagi kami stakeholder angkutan kota sekaligus menafikan usaha usaha yang telah dilakukan selama ini," ujarnya.
Ia pun meminta Dishub Kota Bandung meninjau ulang program carpooling bersama Grab yang diwajibkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dishub selama masa ujicoba ini. Sehingga tidak merugikan angkot sebagai salah satu penyedia jasa transportasi publik yang sangat membutuhkan perhatian.
Selain itu, ia menambahkan Pemkot seharusnya mendukung transportasi konvensional. Bukan transportasi daring yang belum juga memiliki payung hukumnya untuk beroperasi.
Ia memgakui dari sisi kenyamanan, mobil Grab tentunya lebih nyaman bagi penumpang. Oleh karenanya, pihaknya justru butuh dukungan agar bisa menghadirkan angkot yang lebih nyaman.
"Kami tidak diajak bicara sejak awal, kami konvensional, taksi apalagi kita angkot tiba-tiba ada program itu. Kok kenapa pemerintah, Dishub kota bandung malah meng-endorse si perusahaan yang running well, mereka itu raksasa, mereka itu secara modal tidak kurang, mereka tidak perlu lagi promosi dari pemerintah," tuturnya.
Ia mengatakan sebelumnya bersama Dishub sudah ada uj icoba program Angkot Go To School yang mengakomodir siswa sekolah untuk naik angkot. Namun diakuinya program tersebut tidak ada tindaklanjutnya. Justru Pemkot Bandung kembali mengeluarkan program Grab to Work.
Sebelumnya pada Jumat (8/3) kemarin, Pemkot Bandung menggandeng aplikasi transportasi online Grab untuk uji coba sistem carpooling di Kota Bandung. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana yang meresmikan uji coba program mengungkapkan, uji coba ini dilakukan sebagai upaya mengurangi kemacetan lalu lintas. Uji coba ini menyasar para ASN Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Sekretariat Daerah, dan PD Kebersihan Bermartabat .
"Ini adalah kegiatan positif, Mudah-mudahan menjadi solusi kemacetan dengan mengurangi kendaraan pribadi," ujar Yana.
Carpooling adalah metode transportasi dengan berbagi perjalanan dengan menggunakan mobil sehingga satu mobil digunakan bersama-sama. Dengan cara ini, penumpang dengan satu arah yang sama tidak perlu berkendara sendiri-sendiri.
Pemkot Bandung dan Grab mengadopsi metode carpooling ini untuk mengantarkan ASN ke tempat kerja. Pemkot Bandung dan Grab telah menetapkan 15 titik penjemputan. Tiga di antaranya adalah Terminal Cicaheum, Terminal Leuwipanjang, dan area Bandung Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
