REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan dwifungsi ABRI atau TNI tidak akan kembali muncul di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Widodo). Pernyataan Moeldoko ini menepis kekhawatiran sejumlah pihak bahwa rencana penempatan sejumlah perwira tinggi TNI di kementerian dan lembaga bisa memunculkan lagi 'dwifungsi' yang dulu lahir di era Orde Baru.
Keinginan pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU TNI dilandasi kondisi adanya ratusan perwira tinggi dan menengah tanpa jabatan struktural. Dengan merevisi UU TNI, ditargetkan perwira tinggi dan perwira menengah yang nonjob itu akan berkurang dari 500 orang menjadi 150 sampai 200 orang. "Saya pastikan tidak akan kembali dwifungsi ABRI, itu kunci," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (8/3).
Moeldoko menjelaskan, dalam reformasi internal TNI pada 1998 silam ada tiga hal mendasar yang dilakukan. Ketiga hal yang dirombak dalah struktur, doktrin, dan budaya di dalam tubuh TNI. Bicara soal struktur, ujar Moeldoko, TNI menghilangkan kotak-kotak sosial politik. TNI akhirnya dibiarkan untuk benar-benar 'bermain' di wilayah pertahanan dan tidak lagi di ranah sosial politik.
Kemudian soal doktrin, Moeldoko mengacu pada UU 34 tentang TNI dan UU 2 tentang Pertahanan. Dari dua beleid tersebut, Moeldoko menegaskan bahwa tidak ada poin-poin yang meloloskan adanya dwifungsi TNI melalui pengembalian fungsi sosial politik bagi militer.
"Kalau ini tidak terjadi ngapain kita ributkan hal yang tidak jelas, jadi ini diperlukan sikap kritis jangan ikut-ikutan larut dalam diskursus yang sebenarnya berita itu nggak benar. TNI tidak hidup dalam ruang hampa, tapi hidup ruang publik yang semuanya bisa mengontrol," kata Moeldoko.
Kemudian di bidang budaya, Moeldoko menyebutkan bahwa senior-senior di tubuh TNI menempatkan posisi mereka di tengah-tengah rakyat. Artinya, ujarnya, TNI memperkuat diri bersama rakyat untuk melindungi negara. "Lalu ada program 'TNI mendengar' agar TNI biasa mendengar gak mudah telinganya merah. Ini memperbaiki langkah kultur di TNI. Menurut saya kultur TNI sudah baik, 20 reformasi TNI sudah baik, menghormati HAM, mendorong proses demokrasi berkonsolidasi dengan baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
