REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi membekali pelatihan kepada sekitar 300 anggota Laskar Antikecurangan dan Jaga TPS yang digelar di Posko Seknas, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3). Ketua Seknas Prabowo-Sandi, Mohamad Taufik membuka pelatihan ini.
"Laskar ini dibentuk untuk mengantisipasi kecurangan pemilu yang familiar belakangan ini. Salah satunya temuan adanya Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KTP elektronik di daerah," kata Taufik, Rabu.
Hal ini, kata Taufik, menjadi penting untuk terlaksananya pemilu yang demokratis, jujur, adil tanpa kecurangan serta bagian dari antisipasi atas gejala-gejala yang familiar. Taufik menyebutkan, berdasarkan informasi terakhir, saat ini baru sekitar 1.600 KTP-el yang diterbitkan bagi WNA. Dari jumlah itu, baru 106 KTP-el di antaranya yang dilaporkan.
"Saya khawatir. Karena dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, orang memegang KTP itu boleh mencobolos di pemilu tanpa ada keterangan lain," katanya.
Taufik menyampaikan, temuan banyaknya WNA yang memiliki KTP-el ini baru ada pengaduan setelah Seknas Prabowo-Sandi menggugat. Pihaknya pun meminta agar KTP-el ditertibkan sesuai dengan nama dan alamat.
"Indikasi kecurangannya banyak. Karena itu kita membentuk Laskar Antikecurangan dan Jaga TPS ini," tegasnya.
Menurut Taufik, peluncuran Laskar Antikecurangan dan Jaga TPS ini dilakukan secara nasional. Anggota laksar yang dibekali pelatihan kali ini merupakan angkatan pertama dengan jumlah sekitar 300 orang.
"Ini angkatan pertama di Jakarta. Kita akan bentuk di seluruh Indonesia," ucapnya.
Taufik mengungkapkan, para anggota laskar ini akan bertugas mengawasi gerak-gerik dan gejala kecurangan dalam pemilu. Tugas yang diemban mereka dinilai mulia karena mengawal proses pelaksanaan pemilu berjalan aman, tertib, lancar dan demokratis.
"Selesai pelatihan ini, saudara-saudara langsung bergerak menyisir ke lingkungan masing-masing. Ketika ada temuan, laporkan ke kita," katanya.
Laporan selanjutnya akan ditindak lanjuti melalui jalur hukum atau dilaporkan ke Bawaslu. "Kita apresiasi keterlibatan saudara-saudara dalam laksar ini," kata Taufik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika