BPN Nilai Program Kartu Pra-Kerja Bebani Keuangan Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) prabowo-sandiaga, Mohammad Nizar Zahro, mengkritik program Kartu Pra Kerja yang diluncurkan capres inkumben Joko Widodo. Menurutnya, program Kartu Pra Kerja akan membebani keuangan negara.

Ia mengatakan pemegang kartu tersebut tetap digaji meski belum mendapatkan pekerjaan. "Untuk gaji guru saja kita utang. Masak, Pak Jokowi mau tambah utang baru untuk gaji pengangguran?" kata Nizar, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/3).

Baca Juga

Nizar menjelaskan program ini akan membebani keuangan negara karena ada tujuh juta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). "Kalau Jokowi mau kasih gaji Rp 1 juta per orang, maka akan butuh biaya 7 triliun," kata dia.

Nizar menambahkan, program Kartu Pra-Kerja juga bertentangan dengan Undang Undang APBN 2019. Sebab, dokumen hukum yang telah ditandatangani Jokowi itu tidak mencantumkan pagu anggaran untuk program bagi-bagi kartu.

Berdasarkan UU no 12 tahun 2018 tentang APBN 2019 dan perpres 129 tahum 2018 tentang rincian APBN 2019 yang ditandatangani Jokowi, tidak ada tiga program sakti itu. "Termasuk Kartu Pra Kerja. Daripada bagi-bagi kartu, Jokowi sebaiknya tunaikam janji tahun 2014, angkat honorer K2 menjadi ASN seluruhnya," tambah Nizar.

Nizar menilai, program Kartu Pra-Kerja tidak efektif menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Menurutnya, salah satu solusi atasi pengangguran adalah memperbaiki kualitas pendidikan dengan menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia.

"Yang perlu dipersiapkan adalah SDM yang berkualitas, caranya dengan perbaiki kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, bukan bagi-bagi kartu," kata politikus Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebut pemegang kartu pra kerja akan mendapatkan gaji meski belum mendapatkan pekerjaan. Menurut Jokowi, para pemegang kartu itu mulanya akan mendapatkan pelatihan sesuai keterampilan dan skill yang mereka miliki.

Namun, jika setelah pelatihan dilakukan, pemegang kartu pra kerja tetap belum mendapatkan pekerjaan, maka ia akan mendapat honor dari pemerintah. "Kalau belum dapat pekerjaan, kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji. Tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan. Nanti," tutup Joko Widodo.